Jokowi Minta Data Corona Dibuka ke Publik, Rocky Gerung Ungkap Kritikan: Kesalahan Paling Fatal

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung mengungkap kesalahan fatal yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan Virus Corona. 

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyebut pernyataan Jokowi kerap berubah-ubah. 

Ia pun menyoroti pernyataan Jokowi yang belum lama ini meminta data Virus Corona dibuka ke hadapan publik. 

• Puluhan Karyawan Terjangkit Virus Corona, Amankah Produk Rokok Sampoerna? Khofifah Beri Penjelasan

• Bantah Klaim Trump bahwa Virus Corona Sengaja Dibuat, WHO: Biasa Menular Antar Binatang

Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui tayangan YouTube Refly Harun, Minggu (3/5/2020).

"Yang paling fatal adalah ucapan presiden pertama, ketika Covid ini merebak Presiden Jokowi mengatakan bahwa Covid ini akan ditangani dengan pendekatan intelijen," kata Rocky.

"Kita masih ingat itu, pendekatan intelijen artinya tertutup."

Rocky mengatakan, data yang berasal dari intelijen itu menyulitkan para pakar untuk melakukan riset penanganan Virus Corona.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung pernyataan Jokowi belum lama ini yang justru meminta data terkait Virus Corona dibuka ke hadapan publik.

Rocky menilai, pernyataan Jokowi itu bertentangan dengan cara kerja intelijen yang rahasia.

"Jadi akademisi yang mau bikin riset enggak mungkin dapat data itu, bahkan lembaga lain enggak boleh dapat itu karena sifatnya intelijen," terang Rocky.

"User-nya cuma presiden belakangan dia bilang 'Saya ingin agar data dibuka', loh itu kan bertentangan."

• Kasus Jenazah Corona Ditolak Warga di Semarang, Pemda Kini Siapkan TPU Khusus: Mungkin Miskomunikasi

Menurut Rocky, Jokowi tak konsisten dalam menerapkan kebijakan.

Ia bahkan mempertanyakan kebenaran data yang disampaikan ke publik.

"Data dikumpulkan secara intelijen, sekarang minta dibuka karena tekanan publik," kata Rocky.

"Jadi ada inkonsistensi di dalam penalaran, kalau begitu dari awal data intelijen itu palsu apa sehingga presiden enggak percaya?"

Lebih lanjut, Rocky mengatakan kebijakan Jokowi soal penanganan Virus Corona layaknya gagal nalar.

Menurut dia, hal itu pula yang menyebabkan banyak pemimpin daerah yang sejak awal mengusulkan diskresi agar bisa mengambil kebijakan mandiri soal penanganan Virus Corona.

"Kan itu kontradiktif, itu udah sumber awalnya dari situ tuh. Baru kemudian turun Perppu dengan segala macam kontradiksi, secara legal, secara rasional," kata Rocky.

"Jadi seluruh kebijakan ini betul-betul kebijakan yang gagal nalar. Karena gagal nalar orang cari diskresi lokal masing-masing, kepala daerah lakukan itu," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-22.42:

Skema Pemulihan Ekonomi Ala Jokowi

Di sisi lain, sebelumnya Jokowi mengungkapkan 5 skema besar yang disiapkan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Virus Corona.

Seperti yang Virus Corona telah memberikan dampak yang begitu besar bagi sektor ekonomi lantaran banyak aktivitas ekonomi yang berhenti.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi menegaskan perkonomian tetap harus terjaga.

• Daftar Kepala Daerah dan Pejabat Negara Terkena Corona, Ada yang Sembuh dan Meninggal

Sektor ekonomi yang menjadi perhatian khusus dari Jokowi adalah mereka para usaha mikro, kecil dan menengah.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi video di Istana Merdeka, Rabu (29/4/2020), yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

"Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi utamanya di sektor usaha mikro, usaha kecil dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan," ujar Jokowi.

Untuk skema pertama menurut Jokowi adalah pemberian bantuan kepada pelaku UKM.

Menurutnya, mereka harus diperhatikan dan pastikan juga sudah terdaftar sebagai baian penerima bansos.

"Skema program pertama untuk pelaku usaha UKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19."

"Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT Desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja," jelasnya.

• Minta Pemerintah Gunakan Akal Sehat Tangani Corona, Sandiaga Uno: Ekonomi Bisa Kita Hidupkan Kembali

Kemudian skema kedua menyangkut pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sektor ini harus mendapatkan relaksasi dan restrukturisasi yang menyangkut perkreditan.

"Kedua skema intensif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 milyar per tahun," kata Jokowi.

"Skema program yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai sub skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro (UMI), PNM Mekar, dan di pegadaian," sambungnya.

Selanjutnya adalah berupa pemberian stimulus berupa modal kerja bagi UMKM.

Jokowi juga meminta untuk diperluas kembali lantaran menurutnya yang terdampak Covid-19 lebih banyak.

Dirinya lalu berharap Kementerian Lembaga BUMN dan para pemerintah daerah untuk bisa membantu menghidupkan kembali sektor UMKM.

• Cuhat di ILC, Rahmi Mulyani Tak Bisa Penuhi Janji Ibunya: Dia Bilang Tahun Depan Belum Tentu Ketemu

"Skema yang keempat mengenai perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja."

"Kemudian yang kelima Kementerian Lembaga BUMN dan Pemerintah Daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery, konsolidasi usaha ini penting sekali," jelasnya.

"Selain itu juga realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang meneyetok sektor UMKM ini," pungkasnya. (TribunWow.com)