Bahas Kartu Prakerja, Rocky Gerung Curigai Kejahatan di Baliknya: Diguyur Dulu biar Bisa Dibolongin

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritisi program Kartu Pra Kerja yang menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu dibahasnya dengan Pengamat Politik, Rocky Gerung.

Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Sabtu (2/5/2020), kedua tokoh itu menyebut anggaran sebesar Rp 5,6 triliun itu terlalu besar untuk program yang berisikan pelatihan online.

Bahkan, Rocky Gerung secara gamblang mencurigai adanya kejahatan di balik program Kartu Prakerja itu.

• Menduga Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Kesannya Dipaksakan

• Rocky Gerung Sebut Kartu Pra Kerja Hanya Buang-buang Anggaran: Prabowo Terpaksa Ambil Alih

"Saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan, memang spektakuler kan (Rp) 5,6 triliun tapi luar biasa seperti penyelamatan Bank Century saja," ucap Refly.

"Kalau enggak salah Bank Century kan (Rp) 5,7 triliun, jadi cukup mendekati (Rp) 5,6 triliun ini untuk belajar online, mulai panas ini."

Pernyataan Refly itu pun langsung ditanggapi oleh Rocky Gerung lewat sambungan telepon.

Menurut Rocky, ada perbedaan antara kasus korupsi Bank Century dengan program Kartu Prakerja.

Rocky menyebut ada kejahatan terselubung di balik program Kartu Pra Kerja tersebut.

"Century itu kan karena bolong ditambal, kalau sekarang justru diguyur dulu supaya dibolongin," jelas Rocky.

"Tapi (Rp) 5,6 triliun itu memang perencanaan kejahatan melalui ilmu-ilmu digital," sambungnya.

• Saat Rosi Paksa Pakar Epidemiologi Jawab Pertanyaan soal Corona, sampai Diulangi Berkali-kali

Rocky menyebut Kartu Prakerja merupakan suatu kejahatan digital yang sudah direncanakan.

"Kan dari awal bisa terlihat, begitu 5,6 triliun disebut wah semua langsung datang dengan ide-idenya," terang Rocky.

"Simpan dulu idenya, tiba-tiba satu per satu dikeluarin, dicicil, dikeluarin itu. Itu kan perampokan digital, bukan pelatihan digital."

Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung soal Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Jika Kartu Prakerja masuk dalam aturan undang-undang tersebut, Refly menyebut rincian anggaran triliunan rupiah itu tak bisa dibuka ke hadapan publik.

"Kalau pakai perspektif Perppu saya enggak tahu apakah 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam perspektif Perppu 1 2020 yang tidak boleh dibuka secara pidana dan perdata."

"Tidak boleh juga digugat dalam PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-8.34:

Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Prakerja?

Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Prakerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.

• Pertanyakan Dana 400 T Dampak Corona, BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah

Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.

Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.

Sri Mulyani pastinya memikirkan bagaimana penggunaan APBN secara tepat.

• Sebut Corona Jadi Alat Deteksi Kekuasaan, BEM UIN Jakarta: Apakah Pemerintah Serius Urusi Rakyat?

"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.

"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, dan dia tetap menganggap APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."

"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia ingin agar supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan ada paksaan kepada Sri Mulyani untuk tetap mengikuti arahan tersebut.

Karena pada dasarnya, Kartu Prakerja ini merupakan sebuah janji dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kampanyenya.

"Misalnya Kartu Pra Kerja, dari awal Sri Mulyani merasa bingung, Presiden menjanjikan Kartu Prakerja dalam kampanyenya," kata Rocky.

"Kita baca di media masa sebelum ribut-ribut soal Covid, sekarang Kartu Prakerja itu juga diajukan," sambungnya.

"Bahkan kesannya dipaksakan karena dibela terus oleh istana."

• Singgung PKS, Fahri Hamzah Bocorkan Tradisi Buruk yang Ada di DPR: Seperti Orang Main Catur

Dengan kondisi yang terjadi soal Kartu Prakerja, Rocky Gerung menduga ada tujuan lain dari program tersebut.

Ia menilai ada bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan Kartu Prakerja.

Seperti yang diketahui, dalam penerapannya, Kartu Prakerja bahkan melibatkan para mitra untuk menunjang pelatihan.

Hal itulah yang dirasa tidak perlu karena hanya pemborosan.

"Itu artinya ada bisnis di situ, saya enggak tahu siapa yang rancang Kartu Prakerja itu."

"Kalau saya duga Sri Mulyani pasti tidak setuju dengan Kartu Prakerja itu karena pemborosan," pungkasnya. (TribunWow.com)