Seorang Warga Miskin NTT Tolak Bantuan Sembako dari Pemerintah, Salomi: Saya Harus Usaha Sendiri

TRIBUNWOW.COM - Seorang warga asal Kabupaten alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak bantuan sembako dari pemerintah.

Seorang ibu bernama Salomi Malaka, menolak saat akan diberikan bantuan sembako.

Padahal ia tercatat sebagai warga miskin di Kabupaten Alor.

• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

• Presiden Jokowi Bagikan Sembako Langsung ke Rumah Warga, Ini Penjelasan Pihak Istana

Namun, Salomi dengan tegas mengatakan ingin berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya.

Dilansir Kompas.com, Jumat (1/5/2020), Salomi saat itu didatangi petugas pemberi bantuan sembako.

Kemudian kepada petugas tersebut, Salomi kekeh tidak mau menerima bantuan tersebut.

"Saya harus usaha sendiri. Tuhan sudah kasih saya 10 jari dipakai untuk usaha. Itu yang saya tidak mau, tidak ada alasan lain," ujar Salomi.

Mendengar penolakan tersebut, petugas kemudian menjelaskan tentang bantuan sembako yang telah berlangsung dari bulan April hingga Desember 2020.

Petugas mendesak Salomi untuk menerima bantuan tersebut, namun Salomi tetap menolak.

Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan menyatakan dirinya tidak ingin makan makanan yang gratis.

Para petutgas tersebut akhirnya mengalah dan hanya memberikan masker untuk digunakan Salomi.

Membenarkan hal tersebut, Koordinator Daerah Kabupaten Alor untuk Program Sembako, Nazamuddin Syain, menyebut dirinya temasuk satu dari beberapa petugas yang bertemu Salomi.

"Kami datang dan bertemu dengan Ibu Salomi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait program sembako di tengah pandemi Covid-19," terang Nazamuddin.

"Kami sempat memaksakan Beliau untuk memanfaatkan bantuan ini. Namun, beliau secara tegas tetap menolak," imbuhnya.

Nazamuddin menuturkan, saat itu ai datang bersama perangkat desa Lembur, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Alor Tengah Utara, pendamping PKH Alor Tengah Utara, dan petugas Bansos dari Bank BRI.

• Maia Estianty Beri Al, El, dan Dul dengan Banyak Vitamin, El Rumi: Kayak Pembagian Sembako Ya?

• Bagaimana Teknis Pemberian THR saat Wabah Virus Corona? Begini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah

Mereka mendatangi kediaman Salomi untuk memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.

Penerima kartu akan mendapat bantuan sembako dari pemerintah melalui Kementrian Sosial RI.

Namun Salomi yang terdaftar dalam program KKS itu malah sama sekali tidak mau menerima bantuan tersebut.

Padahal Salomi yang merupakan ibu rumah tangga masih menanggung tiga anaknya.

Sementara sang suami, diketahui bekerja sebagai petani sehingga mereka termasuk dalam kategori keluarga miskin di Kabupaten Alor.

Nazamuddin mengatakan akhirnya mereka hanya bisa memberikan masker untuk dipakai keluarga tersebut saat berkebun atau membeli kebutuhan pokok.

Oleh karena penolakan tersebut, maka secara administratif petugas akan membuat berita acara pengembalian Kartu Keluarga Sejahtera ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Ditjen PFM Kementerian Sosial RI.

• Anang Bagikan Sembako, Ashanty Ungkap Alasan Tetap di Mobil: Malah Enggak Enak Kalau Dilihat

Pemerintah Perbanyak Penerima Kartu Sembako

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (31/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa penerima kartu sembako akan diperbanyak.

Mulanya, Presiden Jokowi mulanya mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2020 akibat Covid-19 dinaikkan.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun rupiah," ujar Jokowi.

Dari sekitar Rp 400 triliun tersebut, Rp 75 triliun digunakan untuk belanja dan memenuhi kebutuhan bidang kesehatan dalam menangani Virus Corona

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan," jelas Jokowi.

Kemudian, ia mengatakan bahwa APBN juga akan digunakan untuk perlindungan sosial maupun keringan perpajakan bagi rakyat.

"Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskankan bahwa restrukturisasi kredit juga dianggarkan bagi pengusaha kecil dan menengah.

"Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan usaha terutama usaha mikro, usaha kecil dan menengah," katanya.

Khusus anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak penerima manfaat.

"Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9, 2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat," jelas Jokowi.

Selain itu, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima.

"Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima," lanjutnya.

Selain itu, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa mencover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil," jelas Mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

"Juga akan digunakan pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA," ucap presiden asal Solo ini.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Dan diskon 50 persen untuk tujuh juta pelanggan 900 kVA," pungkasnya.

Ia menambahkan, dalam anggaran perlindungan sosial terdapat di dalamya anggaran dukungan logistik sembako.

"Termasuk di dalamnya juga dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun," imbuh dia.

Lihat video selengkapnya dari menit ke 1:50:

(TribunWow.com/ Via/ Gypti)