Sebut Anggota DPR Dikendalikan oleh Ketua Partai, Fahri Hamzah: Harusnya Oposisi Terhadap Pemerintah

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah menyoroti para wakil rakyat yang duduk di parlemen.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah mengatakan para anggota DPR bekerja di bawah kendali ketua umum partai pengusungnya.

Kondisi seperti itu, menurut Fahri, akan menciptakan kinerja yang tidak baik, karena mereka menjadi banyak dikontrol oleh ketum partai dalam melaksanakan tugasnya.

• Refly Harun Pesimis Partai Gelora Bisa Dapat Suara di 2024, Fahri Hamzah: Pertanyaan Paling Sadis

Padahal seperti yang diketahui, ketua umum dari partai yang berhasil menduduki DPR kebanyakan merupakan partai koalisi dari pemerintah yang sedang berkuasa.

Fahri Hamzah menilai, hal Itu artinya mereka justru berada di belakang pemerintah, padahal seharusnya para anggota dewan harusnya berada di pihak rakyat.

"Jadi begitu ada suara rakyat masuk ke dalam anggota dewan, maka anggota dewan jangan dikontrol oleh ketum, jadi partai termasuk PKS di dalamnya sangat dikontrol oleh pimpinannya itu," ujar Fahri Hamzah.

Ketika anggota dewan dikontrol oleh ketumnya, ujar Fahri, maka bisa dikatakan apa yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan.

Ia lalu mengibaratkan seperti orang main catur, karena kendali permainan berada pada satu orang yang merupakan ketua umum partai.

Kemudian ketua umum partai tersebut merupakan koalisi dari pemerintah.

Menurut Fahri Hamzah kondisi semacam itu terjadi lantaran partai politik belum sepenuhnya memahami kongresialisme.

• Refly Harun Beberkan 3 Hal Sulit saat Jabat Komisaris, Sebut Tak Mudah Dilakukan Komisaris Lainnya

"Dan karena itu gampang sekali di sana itu ada tradisi telpon-telpon, 'jangan ngomong begitu, jangan terlalu maju, begini-begitu' tiap hari begitu seperti orang main catur," ungkapnya.

"Nah ini yang menurut saya, kongresialisme yang belum terlalu dipahami oleh partai politik," jelas Fahri Hamzah.

Dirinya mengingatkan bahwa semua anggota dewan adalah tim oposisi terhadap pemerintah bukan malah di bawah kendali pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menjelaskan bahwa meraka para anggota dewan merupakan hasil dari pilihan rakyat Indonesia dan seharusnya tunduk kepada rakyat bukan kepada ketua partai ataupun pemerintah.

Sedangkan partai politik hanyalah merupakan kendaraan untuk bisa sampai ke parlemen.

"Sehingga tidak relevan, padahal dalam tradisi presidensialisme kongresialisme seluruh anggota dewan adalah oposisi terhadap kabinet, oposisi terhadap pemerintahan," sambungnya.

"Karena pada dasarnya dia bukan ikut suara partai tapi ikut suara rakyat yang dimasukkan ke dalam kursi dia," katanya.

"Karena partai politik hanya mencalonkan, kalau rakyat tidak memilih kan dia tidak jadi," pungkasnya.

• Cegah Meluasnya PHK, Jokowi Berikan Stimulus untuk Perusahaan yang Pertahankan Pekerjanya

Simak videonya:

Beri Wejangan Stafsus Milenial, Fahri Hamzah: Korupsi Itu Lifestyle

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah  memberikan wejangan kepada staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Jumat (1/5/2020), Fahri Hamzah menyebut stafsus milenial harus jauh dari konflik kepentingan. 

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Menurut dia, korupsi kini sudah menjadi gaya hidup sebagian pejabat.

• Buat Refly Harun Tertawa, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Tak Paham Pemberantasan Korupsi: Mohon Maaf Ini

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah melalui tayangan YouTube Refly Harun, Jumat (1/5/2020).

"Karena kita mengambil demokrasi dan kita mengadopsi kapitalisme, maka rakus menjadi tradisi, menjadi kebiasaan kita," ucap Fahri.

"Itu juga yang dikoreksi ini sekarang kan karena manusia itu telah menghibur diri secara berlebihan."

Fahri Hamzah menilai, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari hulu ke hilir.

"Sehingga kita berhadapan dengan sesuatu yang meminta kita untuk menurunkan standar kenikmatan yang selama ini kita lakukan," terangnya.

"Jadi kalau kita ini tidak punya falsafat tentang mengatur ini dari hulu ke hilir, dari falsafat sampai penegakan hukum sampai penindakan itu enggak bisa."

Melanjutkan penjelasannya, Fahri justru menyebut korupsi sebagai sebuah gaya hidup.

Karena itu, ia mengatakan semua pejabat publik harus mampu mengatur gaya hidup agar tak terlena dan terjerat kasus korupsi.

"Karena yang namanya korupsi itu life style," ujar Fahri.

• Singgung PKS, Fahri Hamzah Bocorkan Tradisi Buruk yang Ada di DPR: Seperti Orang Main Catur

"Kita harus bisa mengatur gaya hidup kita dengan etika yang tinggi supaya kalau menjadi pejabat publik jangan conflict of interest."

Terkait hal itu, Fahri justru menyinggung soal staf khusus milenial presiden.

Ia menyatakan, meskipun masih tergolong muda, para staf khusus milenial itu harus bebas dari konflik kepentingan.

"Kalau menjadi staf khusus meskipun Anda milenial tetap aja enggak boleh conflict of interest," kata Fahri.

"Tapi ini rasa, ini tentang pikiran dan pengetahuan, dan itu tinggi."

Karena itu, Fahri menilai Indonesia perlu mencontoh China soal pemberantasan korupsi.

"Makanya enggak bisa, coba lihat aja negara yang sukses memberantas korupsi."

"Caranya cuma dua kok, cara otot tapi dia harus ada dalam sistem komunis, seperti yang dilakukan China," tandasnya. (TribunWow/Elfan Nugroho/Jayanti)