Menduga Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Kesannya Dipaksakan

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.

• Pertanyakan Dana 400 T Dampak Corona, BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah

Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.

Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.

Sri Mulyani pastinya memikirkan bagaimana penggunaan APBN secara tepat.

• Sebut Corona Jadi Alat Deteksi Kekuasaan, BEM UIN Jakarta: Apakah Pemerintah Serius Urusi Rakyat?

"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.

"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, dan dia tetap menganggap APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."

"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia ingin agar supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan ada paksaan kepada Sri Mulyani untuk tetap mengikuti arahan tersebut.

Karena pada dasarnya, Kartu Pra Kerja ini merupakan sebuah janji dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kampanyenya.

"Misalnya Kartu Pra Kerja, dari awal Sri Mulyani merasa bingung, Presiden menjanjikan Kartu Pra Kerja dalam kampanyenya," kata Rocky.

"Kita baca di media masa sebelum ribut-ribut soal Covid, sekarang Kartu Pra Kerja itu juga diajukan," sambungnya.

"Bahkan kesannya dipaksakan karena dibela terus oleh istana."

• Singgung PKS, Fahri Hamzah Bocorkan Tradisi Buruk yang Ada di DPR: Seperti Orang Main Catur

Dengan kondisi yang terjadi soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung menduga ada tujuan lain dari program tersebut.

Ia menilai ada bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan Kartu Pra Kerja.

Seperti yang diketahui, dalam penerapannya, Kartu Pra Kerja bahkan melibatkan para mitra untuk menunjang pelatihan.

Hal itulah yang dirasa tidak perlu karena hanya pemborosan.

"Itu artinya ada bisnis di situ, saya enggak tahu siapa yang rancang Kartu Pra Kerja itu."

"Kalau saya duga Sri Mulyani pasti tidak setuju dengan Kartu Pra Kerja itu karena pemborosan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-30.00:

BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah

Presiden BEM Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah mempertanyakan kemana anggaran dana sebesar Rp 400 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk penanangan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Dinno Ardiansyah mengatakan masih banyak masyarakat yang belum atau tidak merasakan bantuan dari pemerintah.

Mereka hanya mendapatkan bantuan dari masyarakat lain yang terpanggil hatinya untuk melakukan penggalangan dana.

• Cegah Meluasnya PHK, Jokowi Berikan Stimulus untuk Perusahaan yang Pertahankan Pekerjanya

Menurutnya, hal itu dirasa justru lebih konkrit dibandingkan dengan pernyataan dari pemerintah yang sudah menganggarkan dana besar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dinno Ardiansyah kemudian beranggapan bahwa masyarakat sepertinya tidak terlalu membutuhkan pemerintah.

Dirinya mengatakan hal tersebut lantaran masyarakat bisa saling membantu dan itu dirasa menjadi sangat konkrit dan nyata adanya.

Hal ini disampaikan Dinno dalam tayangan Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (29/4/2020).

"Hari ini muncul stigma baru bahwa masyarakat kayaknya tidak terlalu butuh pemerintah," ujar Dinno.

"Ini masyarakat bisa lebih survive dengan masyarakat sendiri, banyak gerakan rakyat bantu rakyat, bahkan penggalangan dana, saya rasa itu lebih konkrit dibandingkan dari pemerintah yang katanya mengganggarkan Rp 400 triliun lebih," jelasnya.

"Cuman sampai sekarang pun akar rumputnya tidak kerasa dampak bantuan itu."

• Buat Refly Harun Tertawa, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Tak Paham Pemberantasan Korupsi: Mohon Maaf Ini

Lebih lanjut, Dinno juga beranggapan apakah kesehatan masyarakat itu sudah tidak penting bagi pemerintah.

Pemerintah seakan-akan hanya memikirkan masalah ekonomi ketimbang keselamatan rakyatnya.

Meski begitu dirinya berharap anggapan bahwa masyarakat tidak butuh pemerintah lagi adalah tidak benar.

"Lebih ke ini apakah jangan-jangan sekarang stigmanya sudah bergeser bahwa mungkin sakit udah enggak terlalu penting-penting banget dan enggak butuh-butuh banget sama pemerintah," kata Dinno.

"Kalau pun ada anggaran dari pemerintah, kita enggak tahu itu kemana?"

"Kita khawatir semoga salah darurat kepercayaan ini menjadi arahnya masayakat udah enggak butuh pemerintah lagi. Semoga salah," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)