Virus Corona
DPR Ungkap Kecurigaan soal Kartu Prakerja: Jangan sampai Pak Jokowi Ditipu sama Anak Kecil
Program Kartu Prakerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menimbulkan kekhawatiran di DPR.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," lanjut dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mulai mencurigai akan ada pihak yang memanfaatkan proyek besar Kartu Prakerja tersebut.
"Kartu Prakerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui, saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun.
Cucun pun menyarankan anggaran yang disiapkan untuk program Kartu Prakerja dialihkan guna menambah bantuan langsung kepada masyarakat.
"Ada rekomendasi seperti apa Kartu Prakerja ini pelatihannya Rp 1 juta untuk satu orang ini bisa digeser untuk social safety atau yang lainnya yang penting rakyat bisa makan," ujarnya.
Di sisi lain, partai di luar pendukung pemerintah, yaitu Fraksi Partai Demokrat, menyoroti anggaran yang besar dan potensi penyalahgunaan.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga mempertanyakan tidak adanya proses vendor terhadap platform digital tersebut.
"Apalagi kemarin KSP mengumumkan delapan mitra kerja dalam progran itu tidak pakai tender, menurut kita, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ," ujar Hinca.
• Kritik WNA Keluar-Masuk RI di Tengah Corona, MUI: Kita Sedang Berjuang Memutus Rantai Penularan
Partai koalisi tak boleh curiga
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat tak perlu ada kecurigaan atas program Kartu prakerja.
Ia meyakini, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut sudah melalui kajian mendalam dan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020," ujar Ace dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4/2020).
Ace juga sepakat setiap program pemerintah baik itu Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai dan perlindungan sosial lainnya perlu dilakukan pengawasan.
"Ini (program pemerintah) perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan," ujarnya.
KPK janji dalami informasi Kartu Prakerja Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mendalami informasi yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III tersebut.
