Mahfud MD Sindir Orang-orang yang Dukung Penerapan Lockdown: Dulu Diagung-agungkan Sekarang Diam

"Di Italia, di India, di Amerika semuanya yang lockdown itu juga dibatalkan."

"Dulu kita didesak-desak kalau tidak lockdown berarti membunuh orang banyak dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Lalu, Mahfud juga menyinggung ada negara yang terkesan membiarkan masalah Virus Corona hingga ketahanan tubuhnya terbangun sendiri.

"Nah sekarang di tempat lain juga sudah berhenti lockdown itu, malah sudah ke immunity-nya ya, yang kecenderungannya membiarkan imunitas masyarakat."

"'Biarin aja kan nanti mencari selamat sendiri-sendiri' gitu kira-kira katanya," ucap Mahfud MD.

• Mahfud MD sebut Skala PSBB Perlu Ditingkatkan: Puncak Pendemi Ini Juni sampai Juli, Itu yang Moderat

Meski demikian, Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak seperti itu.

Pemerintah mencari jalan tengah agar penyebaran Virus Corona berhenti, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tak bisa dihentikan.

"Kita tidak seperti itu, PSBB itu jalan moderat, kita membatasi gerakan dan perpindahan barang dan orang itu tetapi juga tidak terlalu ketat karena tahu kebutuhan-kebutuhan rohaniah, jasmanian yang tidak bisa dilakukan lockdown," ungkap dia.

Lihat videonya sejak menit awal:

Refly Harun Kritik Pemerintah Tak Lakukan Lockdown

Sementara itu, dalam acara tersebut, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan Virus Corona.

Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.

• Selandia Baru Menang Lawan Corona, Lockdown Dilonggarkan hingga Ratusan Ribu Orang Kembali Kerja

Pada kesempatan itu, mulanya Refly secara gamblang menyebut pemerintah tidak mampu menerapkan lockdown.

Padahal, menurut dia masyarakat akan menuruti apapun kebijakan pemerintah.