Virus Corona
Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengungkapkan alasan dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT). Ia menyebut merupakan ide dari Ganjar Pranowo.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
Dirinya mengungkapkan secara detail data penerima bantuan sosial di Kabupaten Banyumas.
Menurutnya, total ada sekitar 607 ribu Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Banyumas.
Dari 607 ribu KK itu belum semua mendapatkan bantuan.
"Selain itu, juga pertimbangan masih banyak yang belum dapat," kata Achmad Husein.
"Data angka misalnya di Kabupaten Banyumas sejumlah KK total itu 607 ribu KK dan yang dapat bantuan reguler itu PKH, PPNT, Sembako ini 156 ribu KK," ungkapnya.
"Terus ada bantuan tambahan yang terdampak Covid-19 itu ada dua yaitu bantuan pangan non tunai dan BLT."
"Bantuan pangan non tunai ada 92 ribu sedangkan BLT ada 57.722, dengan jumlah total menjadi kira-kira 149 ribu,"
"Kemudian provinsi juga ada bantuan sembako yang Rp 200 ribuan yaitu 33 ribu, kalau dijumlah totalkan maka itu bantuan yang tersedia adalah 339 ribu KK.
• Anies Baswedan Dinilai Pemimpin Paling Top Atasi Corona, Rico Marbun Soroti Keberanian sang Gubernur
Achmad Husein mengatakan ada sekitar 44 persen atau sebanyak 269 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan terdampak Covid-19.
Yang menjadi perhatian dari 269 ribu KK itu adalah ada sekitar 115 ribu KK yang tidak mendapatkan, padahal mereka terdampak Virus Corona.
Namun untuk sisanya sudah dianggap tidak memerlukan bantuan.
Oleh karena itu, dengan tujuan untuk melakukan pemerataan, maka Pemkab Banyumas memutuskan untuk memotong dana BLT untuk diberikan kepada mereka yang tidak terdaftar ataupun belum mendapat bantuan.
"Dengan jumlah KK ada 607 ribu KK, sehingga kan sisa 269 ribu KK atau 44 persen yang belum mendapatkan bantuan apa-apa," kata Achmad Husein.
"Katakanlah jadi itu kita deteksi 25 persen itu mampu dan tidak terpengaruh sama sekali, masih ada sisa 19 persen."
"19 persen artinyakan 115 ribu KK, ini tidak mendapatkan apa-apa tetapi dia terdampak Covid, seperti tukang ban, rias pengantin, salon-salon kecil."
"Maka kemudian untuk pemerataan, ide tersebut, ide dari Pak Gubernur dan saya juga minta kepada Pak kemensos, dan Pak Kemensos prinsipnya menyetujui, cuman tidak bisa dipotong dari pusat, dipotongnya dari daerah," pungkasnya.
• Ahli Kesehatan Temukan Kejanggalan Data Kasus Corona, Singgung Kapasitas di NTT
Simak videonya dari menit awal:
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
