Di Depan Mensos, Bupati Bolaang Blak-blakan Kritik Bansos: Bayangkan, Warga Nangis Tak Dapat BLT

TRIBUNWOW.COM - Sehan Salim Landjar, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara sempat menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial.

Video viral tersebut berisikan Sehan Salim yang tengah mengkritik keras pemerintah soal bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Sehan Salim pun menyampaikan klarifikasinya melalui tayangan YouTube Official iNews, Minggu (26/4/2020).

Bahkan, klarifikasinya itu disampaikan langsung kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

• Asimilasi Napi Dinilai Meresahkan Masyarakat, Yasonna Laoly Digugat 3 LSM ke PN Surakarta

Dalam acara tersebut, mulanya Juliari Batubara yang angkat bicara.

Juliari Batubara mengungkap alasan penerima bantuan langsung tunai (BLT) tak boleh mendapat paket sembako.

"Tentunya kita berharap supaya ya kalau ada bansos tunai kita berikan saja ke saudara-saudara kita di daerah yang belum pernah mendapat program reguler berupa PHK maupun kartu sembako," kata Juliari.

"Yang kedua, datanya juga kami berikan sebagai referensi pada saat kami video conference, saya video conference dengan semua kepala daerah."

Menurut Juliari, ia sudah membuka diskusi dengan semua kepala daerah terkait kebijakan pemberian bantuan tersebut.

"Dan di situ saya tidak satu arah, saya juga membuka diskusi meskipun tidak semua karena banyak," jelas Juliari.

"Kita juga membuka diskusi tidak hanya satu arah perintah-perintah saja."

• Tanggapi Kesalahan Penyaluran Bansos PSBB Jakarta, Anies: Enggak Usah Ditutup-tutupi Itu Faktanya

Juliari menambahkan, pemerintah bahkan kembali menambahkan bantuan ke warga terdampak Virus Corona.

Hal itu disebutnya sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah itu ada perintah presiden supaya menambah amunisi lah istilahnya, bantuan ke rakyat dari dana desa boleh juga bansos tunai," kata dia.

Pernyataan Juliari itu langsung ditanggapi oleh Sehan Salim.

Menurut Sehan, warganya kini sudah banyak yang menanti-nanti datangnya bantuan sosial tersebut.

"Ya jadi terimakasih Pak Mensos, saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Mensos adalah bagian dari kepedulian. Tapi begini pak, rakyat ini udah nunggu pak," ujar Sehan.

Bahkan, ia menyebut banyak warga yang menangis karena tak mendapatkan BLT.

"Coba bayangkan ketika saya bagikan kepada yang tidak mendapatkan BLT, itu nangis. Sudah dicatat namanya tapi belum ada barangnya," kata Sehan.

"Sementara dia mau makan hari ini."

Simak video berikut ini menit ke-5.25:

Tanggapan Mahfud MD

Di sisi lain, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanaan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta perlu diperpanjang.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menilai ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dari PSBB DKI Jakarta.

Satu di antaranya yakni penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Virus Corona.

Mahfud MD menjelaskan, banyak penduduk yang tinggal di DKI Jakarta namun tak memiliki KTP Ibu Kota.

• Soal Larangan Mudik, Mahfud MD Akui Masih Banyak Warga yang Nekat Keluar DKI: Dikira Ini Main-main

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui tayangan YouTube metrotvnews, Senin (27/4/2020).

"Bukan, memang banyak orang yang secara administrasi itu tinggal di Jakarta tapi selama ini tidak punya penduduk dan alamat," terang Mahfud.

"Lalu kita mau kasihkan ke mana? Dan itu jumlahnya banyak, kalau sore mereka ke luar, malam ke luar ke pinggir jalan."

Meski pemerintah kesulitan menyalurkan bantuan, ia menyebut warga terdampak Virus Corona harus mendapatkan bansos tersebut.

Menurut Mahfud, hal itu bertujuan untuk membuat warga tak nekat keluar rumah di tengah pandemi.

"Pokoknya mereka harus selamat, harus mendapat bantuan bansos itu agar tak berkeliaran," ujarnya.

"Tentu ada peningkatan-peningkatan ke arah yang lebih bagus ya, ke arah yang lebih kondusif, ke arah yang lebih positif, menjadi ngerti dan lebih tahu."

• Kata Refly Harun soal Penerapan PSBB, Singgung Kewajiban Pemerintah Penuhi Kebutuhan Warga

Karena itu, Mahfud menilai PSBB di DKI Jakarta perlu ditingkatkan penerapannya.

Ia lantas menyinggung puncak wabah Virus Corona yang diprediksi bakal terjadi Juni 2020.

"Tentu bahwa skalanya perlu ditingkatkan iya, karena puncak pandemi ini untuk Indonesia kan baru akan mulai," ungkapnya.

"Diperkirakan perhitungan yang moderat itu kira-kira akan berpuncak di bulan Juni gitu kan."

Lebih lanjut, Mahfud menilai petugas harus menerapkan PSBB secara lebih efektif dan tegas untuk menyadarkan masyarakat soal bahaya Virus Corona.

"Tetapi yang agak pesimis, yang agak konservatif pikirannya justru bisa sampai September sampai Desember," kata Mahfud.

"Nah sekarang ini baru akan mulai, sehingga skalanya perlu ditingkatkan dan administrasi pemerintahan harus lebih fleksibel dalam memberikan pelayanan."

"Tapi harus lebih tegas dalam memberikan tindakan," tukasnya. (TribunWow.com)