Mahfud MD sebut Skala PSBB Perlu Ditingkatkan: Puncak Pendemi Ini Juni sampai Juli, Itu yang Moderat

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanaan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) perlu ditingkatkaan sklanya.

Hal itu menyambut sejumlah wilayah yang kini telah memasuki PSBB fase ke dua seperti Jabodetabek.

Sedang beberapa wilayah yang lain masih dan baru akan memberlakukan kebijakan tersebut untuk mengurangi penularan Virus Corona.

• Virus Corona dan Migrain, Apakah Ada Hubungan di antara Keduanya? Ini Klaim Para Peneliti

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Mahfud MD menilai ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dari kebijakan PSBB ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tak menampik bahwa dengan diberlakukannya kebijakan ini masyarakat akan menjadi lebih tertib dan paham akan bahaya penularan.

Namun, melihat sejumlah wiayah yang telah memasuki fase kedua PSBB maka ia menyampaikan bahwa PSBB ini memang perlu ditingkatkan.

Baik jangka waktu pemberlakuannya maupun penegasan aturan-aturan yang diberlakukan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui tayangan YouTube metrotvnews, Senin (27/4/2020).

"Tentu ada peningkatan-peningkatan ke arah yang lebih yang lebih bagus, ke arah yang lebih positif, menjadi lebih tertib orang menjadi lebih tahu," kata Mahfud seperti dikutip TribunWow.com.

"Tentu bahwa skalanya perlu ditingkatkan, iya," tambahnya.

• Anggota DPR Dedi Mulyadi Rumahkan 200 Pemulung di Tengah Wabah Corona: Saya Bantu Penuhi Kebutuhan

• Gejala Tak Biasa Virus Corona yang Harus Diwaspadai, Mulai dari Diare hingga Ruam Merah

Apa yang disampaikan Mahfud MD tersebut tentunya bukan tanpa alasan.

Sebab, secara moderat diperkirakan pandemi Virus Corona di Indonesia diprediksi baru akan mencapai puncaknya pada sekitar bulan Juni hingga Juli mendatang.

Meskipun, ia juga tidak menampik bahwa ada sejumlah pihak lain yang juga memprediksi akan berpuncak pada Desember mendatang,

"Karena puncak pandemi ini untuk Indonesia kan baru mulai,"

"Diperkirakan perhitungan-perhitungan yang moderat itu akan memuncak pada Juni-juli, itu yang moderat,"

"Tetapi kalau ada yang pesimis atau yang konservatif justru mungkin bisa Sepetember-Desember (2020),"

Atas dasar prediksi tersebut, Mahfud menegaskan bahwa skalanya memang perlu ditingkatkan. 

Karenanya, secara administratif pemerintah juga harus lebih fleksibel dalam memberikan pelayanan.

Serta harus lebih tegas dalam memberikan tindakan pelanggaran selama PSBB dilangsungkan dan diperpanjang.

"Nah sekarang ini baru dimulai, sahingga skalanya ini perlu ditingkatkan dan administrasi pemerintahan juga harus lebih fleksibel dalam memberikan pelayanan," ujar Mahfud.

"Tetapi harus lebih tegas dalam memberikan tindakan," tambahnya.

• Pengamat Setuju Pemerintah Persuasif soal Penanganan Corona: Kalau Represif, Ada Guncangan Sosial

Simak videonya mulai dari menit ke 3.50:

Evaluasi Pelarangan Mudik dari Mahfud MD

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD angkat bicara dan mengevaluasi jalannya larangan mudik untuk mencegah penularan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menyebut masih ada beberapa permasalahan terkait pelarangan Mudik yang diberlakukan sejak, Jumat (24/4/2020).

• UPDATE Virus Corona di Indonesia 27 April 2020: 9096 Kasus Positif, 765 Meninggal, 1151 Sembuh

Terkait evaluasi pelarangan mudik, awalnya Mahfud menyoroti aparat dan petugas lapangan yang sudah bekerja semakin tegas.

Namun, ia tak menampik bahwa masih banyak masyarakat yang masih nekat untuk melaksanakan mudik.

Akibatnya banyak yang harus dicegah dan diminta putar balik baik yang akan masuk maupun yang akan keluar Jakarta.

"Ada beberapa larangan mudik, pertama aparat kita sudah terlihat kerja, mulai tegas," jelas Mahfud MD.

"Tapi memang rakyat kita banyak yang masih seakan-akan ini main-main, sehingga banyak yang terpaksa tidak boleh keluar dari Jakarta harus balik dan yang mau masuk juga dicegah," terang Mahfud MD.

"Itu bagus."

• Viral Ibu dan 2 Anaknya Positif Corona Berpelukan di Ambulans, Ternyata Tertular dari Baju sang Ayah

Selain itu, kendala lain yang terjadi khususnya di Jakarta adalah persoalan pemberian bantuan sosial (Bansos).

Mahfud mengaku, pemerintah sebenarnya telah siap dengan materi bantuan yang akan disalurkan.

Akan tetapi masih banyak kaum miskin kota yang tidak memiliki kartu identitas, bahkan tempat tinggal yang membuat mereka sulit didata.

Akibatnya, pemberia, bantuan sosial untuk kaum miskin kota Jakarta masih dicarikan solusinya.

"Kemudian masalah pemberian bantuan sosial masih menghadapi beberapa kendala," ujar Mahfud MD.

"Kita sudah siap dengan materinya bantuan, tapi banyak sekali penduduk di Jakarta, banyak kaum miskin kota yang tidak terdata karena dia tidak punya KTP, tidak punya rumah," lanjutnya.

"Sehingga kalau mau dicari, mau dikasih itu gimana? Ternyata itu banyak sekali."

"Kita akan mengutamakan menyelesaikan ini agar semuanya selamat,"  jelas Mahfud MD.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga menyebut anjuran beribadah di rumah saat Ramadan juga dilaksanakan dengan baik.

Meskipun pihaknya juga tak memungkiri ada sejumlah kelompok masyarakat yang masih nekat beribadah di masjid saat Ramadan.

"Dan yang lain-lain tentu pelarangan mudik jalan, kemudian tarawih di rumah, tidak ada lagi buka bersama itu nampaknya berjalan cukup baik."

"Meskipun di sana-sini masih banyak orang yang masih mau melakukan," tandasnya. (TribunWow.com/Rilo)