Soal Upaya Pemerintah Tangani Covid-19, Rocky Gerung: Ada 3 Blok Informasi yang Saling Membatalkan

Oleh karena itu masyarakat tidak mempunyai kejelasan yang pasti dan lengkap terkait referensi Covid-19.

Rocky bahkan melihat tiga sumber informasi tersebut justru saling membatalkan.

"Sementara blok ketiga, istana itu bermain-main dengan isu ini," terang Rocky.

"Jadi orang, siapa yang mau dijadikan semacam referensi kita."

"BNPB yang deskriptif, pakar yang sangat normatif karena melihat perbandingan cara dunia mengelola Covid-19 ini, atau istana yang mondar-mandir menemukan kalimat yang tepat untuk diyakinkan pada publik enggak ketemu."

"Jadi kita melihat ada tiga sumber informasi yang saling membatalkan," tambahnya.

Simak video berikut mulai dari menit ke 4.25:

Rocky Gerung: Satu Istana Harus Dinyatakan ODP

Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya permasalahan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti yang diketahui, permasalahan demi permasalahan muncul dari Stafsus Presiden Jokowi tersebut.

Dua yang terbaru yaitu ada Stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang menyalahi wewenang dengan mengirimkan surat kepada para camat dan mundurnya Belva Devara akibat polemik keterlibatan Skill Academy by Ruang Guru dalam Program Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan blunder besar yang dilakukan para stafsus bukan lagi sebagai kesalahan prosedur, melainkan sudah termasuk melanggar etika.

Oleh karena itu, hukumannya pun tak cukup lagi dengan diberikan teguran namun harus ada tindakan tegas.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam channel Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat (24/4/2020).

"Etika itu tidak memerlukan teguran sebetulnya, teguran itu fasilitas hukum dalam bentuk yang paling rendah, ada teguran ada punishment," ujar Rocky Gerung.