Donald Trump Diprotes seusai Janji Sediakan Ventilator ke Jokowi, Apa yang Jadi Imbal Balik bagi AS?

Di Indonesia sendiri, Menteri Perdagangan berencana melakukan imbal dagang antara alat pelindung diri (APD) produksi Indonesia dengan alat kesehatan (alkes) seperti ventilator dan bahan pangan dari negara lain selama penanganan wabah Virus Corona.

Alasannya, produksi APD Indonesia diprediksi akan melampaui daya serap penggunaan APD domestik dalam beberapa waktu ke depan.

Namun rencana itu ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena masih banyak fasilitas kesehatan dan petugas medis di Indonesia yang kekurangan APD. Apalagi, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

"Jangkauan Covid-19 hampir di semua provinsi. Jumlah dokter ada 185.000, perawat 1,2 juta, dan ada lagi tenaga kesehatan lainnya. APD hanya sekali pakai, dan dalam sehari ada tiga shift. Jadi memang kita butuh jumlah yang besar sehingga rencana ekspor ini sebaiknya tidak dilakukan," kata Sekretaris Jenderal IDI M. Adib Khumaidi kepada BBC News Indonesia, Senin (20/4/2020).

• Donald Trump Usul Tubuh Pasien Corona Disuntik Disinfektan, Dokter: Jangan Dengarkan Nasihatnya

Di sisi lain, anggota tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan imbal dagang seringkali merugikan satu pihak, misalnya imbal dagang tidak memiliki jaminan bahwa ventilator yang dikirim memiliki kualitas terbaik.

Namun Kementerian Perdagangan beralasan imbal dagang ini direncanakan dilakukan dalam konsep melawan Virus Corona bersama dengan negara lain dan dengan perjanjian yang jelas.

Senada dengan Kementerian Perdagangan, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada Senin (20/4/2020) mengatakan, "Mohon dimaklumi bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya dibutuhkan kompromi, dibutuhkan kerjasama, dan dibutuhkan sebuah kesepakatan."

Rencana imbal dagang di tengah 'kekurangan' APD

Sekretaris Jenderal IDI, M. Adib Khumaidi, menjelaskan kepada BBC News Indonesia, bahwa kebutuhan APD saat ini tidak hanya untuk petugas medis yang melayani pasien Covid-19, namun untuk semua petugas medis yang ada di fasilitas kesehatan karena mereka rawan tertular.

"Beberapa tenaga medis terpapar padahal mereka bukan di ruang poli, UGD, isolasi. Artinya kebutuhan APD tidak hanya untuk RS rujukan, ruang isolasi, tapi seluruh pelayanan dan fasilitas kesehatan dari RS rujukan, RS pemerintah, RS swasta, UGD, klinik, puskesmas. Mereka harus dilengkapi APD. Itu mengapa kami sebut masih kurang," kata Adib, Senin (20/4/2020).

"Lalu APD ini sekali pakai, jadi harus dijaga kontinuitasinya. Jangan sampai tiba-tiba kasus di Indonesia meningkat lalu APD diekspor dan kita kekurangan APD. Untuk itu kita harus prioritaskan kebutuhan dalam negeri dulu," tambahnya.

Seorang dokter yang tak ingin diungkap identitasnya mengungkapkan kepada BBC Indonesia bahwa ia harus meminta bantuan untuk mendapatkan APD bagi dirinya dan rekan-rekannya.

"Saya dan teman-teman mencari bantuan APD. Pihak rumah sakit menyediakan APD tapi dibatasi sekali. Itu pun (biaya pengadaan APD) dibebankan ke pasien," kata dokter tersebut.

Sebelumnya, pada awal April, dokter ini mengaku juga sempat kekurangan masker N95. Mereka terpaksa mensteril masker N95 agar dapat menggunakannya selama sepekan.

"Lumayan. Ada yang menyumbang masker, jadi seorang bisa dapat dua masker N95. Bisa untuk dua minggu. Satu masker bisa untuk satu pekan, tapi memakainya harus apik. Sesudah pakai disteril," ungkap dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit di salah satu kota besar di Pulau Jawa.