Terkini Daerah
Viral Warga Ramai-ramai Tolak Penyaluran Bansos, Ridwan Kamil Sebut Ada Kesalahpahaman
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta maaf atas aksi penolakan penyaluran bansos oleh warga yang sempat viral di medsos.
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Atri Wahyu Mukti
TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara untuk menanggapi peristiwa yang sempat viral di media sosial terkait dengan pembagian bantuan sosial dalam program jaring pengaman sosial penanganan Covid-19.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan akan mengevaluasi penyaluran bantuan.
Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut menyusul adanya kekhawatiran dari pengurus RW hingga lurah mengenai potensi konflik sosial selama penyaluran bansos.
• Ridwan Kamil Jelaskan Alasan Pembagian Bansos di Jabar Tak Merata dan Jadwal Kedatangan Tidak Sama
• Pembagian Bansos Berujung Ricuh, Ojol Berdesakan Saling Dorong Berebut Sembako hingga Jatuh
Ia pun meminta maaf atas peristiwa tersebut.
"Terkait video penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit," ujar Emil di Gedung Pakuan Bandung, Kamis (23/4/2020).
Emil menjelaskan, bansos senilai Rp 500.000 dari Pemprov Jabar merupakan satu di antara beberapa jenis bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Adapun jenis bantuan lainnya yakni Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek dan dana desa (bagi kabupaten).
Kemudian, ada bantuan berupa Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kementerian Sosial, bansos dari Provinsi Jabar, serta bansos dari kabupaten/kota.
Emil menilai, persoalan salah persepsi yang sering terjadi akibat waktu pendistribusian bantuan yang berbeda pada tiap program.
• Bandung Raya Siap Jalankan PSBB, Ridwan Kamil Imbau Masyarakat untuk Adaptasi: Akan Ada Sanksi
• Banyak Pelanggaran di Hari Pertama PSBB Wilayah Kota Bandung, Oded M Danial Sebut Warga Belum Paham
Salah persepsi itu disebut Emil disebabkan adanya warga yang kurang sabar menunggu, padahal ada jutaan warga yang didata.
"Ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama," kata Emil.
"Kepada tetangganya yang tidak kebagian di jenis bantuan ketujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi ini lah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT/RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak," ujar Emil.
Menurut Emil, pihaknya akan terus berupaya gerak cepat menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk membantu warga yang perekonomiannya terdampak.
Selain itu, Pemprov Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
"Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat," ujar Emil.