Kisruh Kartu Pra Kerja, Begini Kritik Pengamat pada Stafsus Milenial: Anda Sadar saat Ini Dilihat?

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Hendri Satrio mengimbau staf khusus milenial (stafsus) milenial presiden untuk tak melibatkan urusan bisnis dengan kepentingan negara.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Hendri Satrio terkait kisruh program Kartu Pra Kerja yang berakhir dengan mundurnya anggota stafsus milenial presiden, Belva Devara.

Menurut Hendri Satrio, stafsus pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selayaknya segera mengundurkan diri jika merasa tak mampu mengemban tugas.

Hal itu disampaikan Hendri Satrio melalui tayangan YouTube realita TV, Rabu (22/4/2020).

• Refly Harun Singgung 7 Stafsus Milenial yang Dulu Dibangga-banggakan Jokowi: Nih Lihat Presiden

Hendri menilai, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk meluncurkan Kartu Pra Kerja.

Sebab, dengan anggaran yang begitu besar pemerintah disebutnya bisa membantu warga terdampak Virus Corona dengan memberi bantuan langsung tunai (BLT).

"Masanya, waktu penerapan program ini menurut saya tidak tepat, kalau semua tadi ini dikumpulkan untuk BLT ini akan lebih banyak orang yang kena, akan banyak orang yang merasakan," ujar Hendri.

"Kita enggak mau memberikan ikan, kita mau memberikan kail."

Ia berpendapat, banyak warga yang akan semakin menderita selama wabah Virus Corona jika pemerintah tak memberikan bantuan.

"Kalau kita mancing enggak ada makanannya ya mati juga kita, udah enggak dapat ikan, kelaparan pula," imbuh Hendri.

Lebih lanjut, ia bahkan meminta stafsus milenial presiden memilih antara bisnis dan menjadi pembantu presiden.

• Meski Kritik Tajam, Refly Harun Tak Ragu Beri Pujian pada Belva Devara: Saya Pribadi Mengagumi Dia

• Refly Harun Buka Instagram Belva terkait Undur Diri jadi Stafsus: Sebagian dari Kita Cuma Bermimpi

Sebab, menurutnya Jokowi membutuhkan sosok pembantu yang benar-benar baik.

"Makanya saya sih menilai gini, stafsus milenial ini milihlah, dia mau jadi pengusaha atau mau jadi advisornya presiden," terang dia.

"Kalau dia mau jadi advisornya presiden, jadilah advisor yang benar."

Hendri lantas meminta para stafsus milenial untuk introspeksi diri.

Sebab, pekerjaan yang kini diemban berhubungan dengan masyarakat luas.

"Enggak usah mencampuradukkan bisnis dan advisoring-nya, jadi maksud saya Anda sadar enggak sih kalau saat ini Anda dilihat?," ucapnya.

"Anda sadar enggak sih kalau Anda saat ini sedang diperhatikan oleh seluruh masyarakat."

Karena harapan masyarakat yang besar, para stafsus itu disebutnya perlu menerima kritik yang disampaikan.

Bukan justru menganggap kritik tersebut sebagai hinaan atau cacian.

"Kalau Anda kemudian diperhatikan, karena ekspektasi masyarakat terhadap Anda semua besar. Jadi jangan salahkan rakyat kalau mereka sering mengkritisi Anda."

"Anda harus menjawab kritikan dari masyarakat, jangan kemudian ini kan norak ya dari teman-teman stafsus kalau dikasih kritikan dianggapnya nge-bully," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-10.16:

Mekanisme Penyelenggaraan Kartu Pra Kerja

Dilansir akun YouTube Talk Show tvOne, Kamis (9/4/2020), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja tersebut awalnya diberikan untuk pencari kerja dan pengangguran.

Namun setelah merebaknya Virus Corona, Kartu Pra Kerja ini dialih fungsikan untuk para pekerja yang kini di PHK atau di rumahkan pasca mewabahnya Virus Corona.

"Kartu Pra Kerja ini sebenarnya adalah pelatihan vokasi yang sebelum kondisi merebaknya Covid-19 ini diarahkan untuk mereka yang mencari kerja atau pengangguran yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar Ida.

"Tapi karena kondisi Covid-19 ini dampaknya sangat luas, maka orientasi penerima Kartu Pra Kerja ini diberikan pada teman-teman pra kerja yang terdampak PHK, pekerja yang dirumahkan. Pekerja ini pekerja formal dan pekerja informal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang terdampak Covid-19," jelasnya.

Pemberian Kartu Pra Kerja ini awalnya dilakukan secara terbuka, namun kini pemerintah akan menentukan siapa saja yang berhak diberikan kartu pra kerja tersebut.

"Program Kartu Pra Kerja ini kalau dulu dilakukan secara terbuka dan banyak diberikan kesempatan pada pencari kerja, tapi sekaran ini diarahkan untuk PHK atau yang dirumahkan," kata Ida.

• Panduan Mendapatkan Kartu Pra Kerja Melalui Situs Resmi www.Pra Kerja.go.id

Pihaknya menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi jumlah pekerja yang membutuhkan Kartu Pra Kerja.

"Beberapa minggu ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan identifikasi di provinsinya masing-masing," kata Ida menerangkan.

Untuk mendata para pekerja informal yang juga terdampak Virus Corona, kementrian tenaga kerja telah bekerja sama dengan semua jejaring yang ada.

"Kita lakukan (dari) semua jejaring, kami tidak hanya minta dari dinas ketenaga kerjaan, kami minta dari asosiasi pengusaha, dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," terang Ida.

"Sektor informal itu kan banyak pekerja harian itu masing-masing masih kita jaring," imbuhnya.

Ida menjelaskan bahwa penerima Kartu Pra Kerja kini telah diperluas jangkauannya menjadi lebih dari dua kali lipat.

"Kalau dulu sebelum adanya Covid-19 ini, penerima manfaat itu 2 juta (orang). Sekarang ini karena adanya Covid-19 ini kita perluas menjadi 5,6 juta (orang)," ujar Ida melalui sambungan telepon.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini juga telah ditambahkan dua kali lipat menjadi sebanyak 20 triliun rupiah.

"Kalau dulu alokasi yang diberikan itu 10 triliun, sekarang menjadi 20 triliun," kata Ida.

Ida menjelaskan bahwa sebelumnya, penerima Kartu Pra Kerja ini akan menerima dana pelatihan yang jumlahnya lebih besar daripada dana insentif.

Namun melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi Virus Corona ini, pemerintah akan memberikan jumlah dana insentif yang lebih besar daripada dana pelatihan.

• Bahas Kartu Pra Kerja, Adi Prayitno Minta Belva Delvara Pilih Bisnis atau Stafsus: Harus Dipisahkan

"Kalau dulu sebelum Covid-19, biaya untuk pelatihan itu lebih besar dan insentifnya kecil. Sekarang dibalik, biaya pelatihannya kecil, biaya insentifnya diperbesar," jelas Ida.

"Jadi ini sebagai bentuk social safety net selama 4 bulan diberikan insentif, kemudian juga diberikan pelatihan," imbuhnya.

Dana untuk pelatihan tetap dianggarkan karena pemerintah berharap masyarakat, terutama yang kehilangan pekerjaan akan bisa mendapat keterampilan baru.

Sehingga, setelah wabah Covid-19 di Indonesia bisa diatasi, masyarakat dapat menggunakan bekal keterampilan tersebut untuk mendapat pekerjaan atau berwirausaha.

"Harapan kita, setelah Covid-19 ini lewat, kondisinya normal, maka kita berharap kompetensi yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman terutama yang di PHK," jelas Ida.

"Apalagi kemudian pelatihan-pelatihan itu mengarah pada kewirausahaan."

"Jadi setelah pelatihan ini selesai, mereka punya keterampilan baru, punya kompetensi baru, dia bisa mengembangkan usahanya," pungkasnya.

(TribunWow.com)