Jokowi Optimis Desember Indonesia Sudah Sangat Baik, Rocky Gerung: Itu Optimisme Palsu

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung tanggapi rasa optimisme dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap penanganan Virus Corona.

Sebelumnya Jokowi optimis dan meminta semua masyarakat juga optimis bahwa pandemi Virus Corona di Indonesia akan berakhir di bulan Desember.

Dan pada bulan itu juga Indonesia bisa kembali normal, termasuk pada turis yang bisa kembali meramaikan pariwisata Indonesia.

• Sebut Ada Konspirasi soal Kasus Stafsus Jokowi, Rocky Gerung: 400 Triliun Menggiurkan Moral Hazard

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Rabu (23/4/2020), dirinya menyebut hal tersebut sebagai optimise palsu dari Jokowi.

"Di satu pihak Presiden menginginkan rakyat sudah optimis saja bahwa nanti Desember Indonesia akan menjadi sangat baik, turis akan masuk lagi ke Indonesia," ujar Rocky Gerung.

"Kan itu optimisme palsu, berkali-kali saya katakan itu optimisme palsu," tegasnya.

Rocky Gerung beralasan karena tidak ada hal positif yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menanganani Virus Corona ini.

Dirinya bahkan mengatakan masih saja menutup-nutupi data kasus Virus Corona, termasuk peta penyebarannya.

Padahal data penyebaran tersebut dirasa sangat penting, termasuk untuk menerapkan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB).

Ditambah lagi dengan ketersediaan alat yang kurang memadai untuk bisa menentukan peta penyebaran karena memang alat tes tidak mencukupi.

• Ibaratkan Masalah Stafsus seperti Kasus Virus Corona, Rocky Gerung: Satu Istana Harus Dinyatakan ODP

"Pada saat yang sama orang nuntut oke, seandainya Indonesia akan membaik di Desember, berati risek tentang lokalisasi virus ini sudah ada petanya," jelas Rocky Gerung.

"Baru belakangan ini kemudian kita dengar segala macam komplain," sambungnya.

"Sampai sekarang data tentang berapa orang mati, berapa orang terinfeksi juga enggak ada itu."

"Jadi akhirnya tujuan dari PSBB untuk mengendalikan penyebaran melalui pemetaan tidak terjadi, karena tesnya enggak ada, tesnya dua ribu orang padahal yang dibutuhkan 15 ribu sampel plasma yang musti dianalisis buat bikin peta penyebaran itu," jelasnya.

Hal tersebutlah yang membuat banyak pihak merasa kurang percaya dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait Virus Corona.

"Lagi-lagi ada soal manajemen yang buruk, isi dari keburukan manajemen itu bermula dari ketidakpercayaan orang kepada kepemimpinan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke -16.47

• Refly Harun Singgung 7 Stafsus Milenial yang Dulu Dibangga-banggakan Jokowi: Nih Lihat Presiden

Rocky Gerung: Satu Istana Harus Dinyatakan ODP

Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya permasalahan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti yang diketahui, permasalahan demi permasalahan muncul dari Stafsus Presiden Jokowi tersebut.

Dua yang terbaru yaitu ada Stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang menyalahi wewenang dengan mengirimkan surat kepada para camat dan mundurnya Belva Devara akibat polemik keterlibatan Skill Academy by Ruang Guru dalam Program Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan blunder besar yang dilakukan para stafsus bukan lagi sebagai kesalahan prosedur, melainkan sudah termasuk melanggar etika.

Oleh karena itu, hukumannya pun tak cukup lagi dengan diberikan teguran namun harus ada tindakan tegas.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam channel Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat (24/4/2020).

"Etika itu tidak memerlukan teguran sebetulnya, teguran itu fasilitas hukum dalam bentuk yang paling rendah, ada teguran ada punishment," ujar Rocky Gerung.

"Tetapi etika bekerja dengan kesadaran hati nurani, jadi kalau ditegur itu bukan soal etika, itu soal pelanggaran prosedur," jelasnya.

• Soroti Kontroversi Stafsus Milenial, Refly Harun Puji Belva Devara yang Undurkan Diri: Gentle Sekali

Menurut Rocky Gerung, permasalahan yang dilakukan oleh stafsus sudah menyangkut soal moral hasad, dan itulah yang dipermasalahkan masyarakat.

Terlebih hal tersebut dilakukan di tengah pandemi Virus Corona yang merupakan kondisi darurat.

"Tetapi hal yang paling mendasar adalah dalam keadaan darurat ada moral hasad itu yang dipermasalahkan publik sebetulnya," katanya.

Rocky Gerung lantas mengibaratkan permasalahan Stafsus itu seperti kasus Virus Corona.

Ketika satu rumah ada anggota keluarga yang positif Virus Corona, maka secara otomatis anggota keluarga lainnya berstatus sebagai orang dalam pantauan (ODP).

Sama halnya dengan kasus Stafsus, ketika ada satu yang bermasalah maka Stafsus lainnya maupun semua pejabat di Istana harus ditetapkan sebagai ODP.

"Saya terangkan begini misalnya, kalau di rumah saya ada suspect Covid, maka saya dan satu keluarga harus dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dengan sendirinya," terangnya.

"Demikian juga kalau di istana ada satu staf khusus melakukan praktik yang punya intensi uang atau disebut sebagai makelar kasus Covid, maka satu istana harus dinyatakan ODP," sambungnya.

• Bahas Corona, Refly Harun Singgung Bagi-bagi Kekuasaan Era Jokowi: Presiden Tak Cukup Percaya Diri

Menurutnya, dengan adanya ketidakberesan di antara Stafsus tersebut, maka menimbulkan kecurigaan yang besar juga dari publik dengan kemungkinan ada keterlibatan banyak pihak.

"Ya karena orang akan curiga, kalau ada satu staf khusus, dengan mudah kita katakan staf khusus pasti paham tentang etika birokrasi, tentang etika administrasi publik, dia melakukan pelanggaran itu, itu artinya potensi satu istana mempunyai problem yang sama," tegasnya.

"Kalau satu staf khusus memanfaatkan institusinya melalui kop surat, saya bayangkan itu pasti ada kasak-kusuk di antara mereka kan," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)