Virus Corona
Bahas Corona, Refly Harun Singgung Bagi-bagi Kekuasaan Era Jokowi: Presiden Tak Cukup Percaya Diri
Pakar Hukum Tata Negaram, Refly Harun menyinggung adanya bagi-bagi kekuasaan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negaram, Refly Harun menyinggung adanya bagi-bagi kekuasaan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut adanya bagi-bagi kekuasaan itu menyebabkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa didampingi oleh orang-orang yang hebat dan tulus.
Termasuk soal penanganan Virus Corona, ia menilai Jokowi tak dibantu oleh sosok yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
Hal itu disampaikannya melalui channel YouTube Refly Harun, Jumat (24/4/2020).
• Jalan Ditutup untuk Menekan Penyebaran Virus Corona, Pengendara Tetap Ngeyel Melintasi
Menurut Refly, pemerintah kini seolah tak berjuang sekuat tenaga untuk memerangi Virus Corona.
"Dalam titik ini saya pemerintah kok tidak at all cost (melakukan segala cara -red) untuk memerangi pandemi ini," kata Refly.
"Proyek seperti Kartu Pra Kerja, kemudian juga belajar online, penting tapi not neccesary (tidak diperlukan -red) untuk saat ini."
Refly menambahkan, pemerintah perlu membatalkan sejumlah kebijakan yang menghabiskan banyak dana.
Termasuk, soal rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan hingga program Kartu Pra Kerja.
"Termasuk juga proyek misalnya biaya konsultan pemindahan ibu kota, not neccesary saat ini, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi Covid-19," jelas Refly.
"Catatan yang terakhir, kalau dalam pemerintahan tidak jelas tupoksinya."
• Tanggapi Kritikan Program Kartu Prakerja pada Najwa, Jokowi: Tidak Murni Training, Sudah Semi Bansos
• Jokowi Terang-terangan Beberkan Rincian Anggaran untuk Covid-19, Total Keluarkan Dana Rp 405 Triliun
Terkait Kartu Pra Kerja, Refly menyoroti dominasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.
Menurut dia, program Pra Kerja seharusnya ditangani sepenuhnya oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah.
"Kawanan DPR misalnya mengkritik 'Kenapa leading sector proyek Pra Kerja ini justru dipimpin Menko Perekonomian?'," ucap Refly.
"Padahal mereka bukan eksekutor, mereka koordinator. Kan eksekutornya harusnya Kementerian Tenaga Kerja, tapi kita tahu siapa yang menggawangi Kementerian Tenaga Kerja."
