Virus Corona
Tolak Penghentian KRL akibat Corona, Jokowi Blak-blakan Ungkap Alasannya: Itu yang Saya Enggak Bisa
Presiden Joko Widodo mengungkap konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah jika menginginkan penghentian sementara kereta rel listrik (KRL).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah (pemda) jika menginginkan penghentian sementara kereta rel listrik (KRL).
Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah harus menanggung semua kebutuhan warga jika menginginkan penutupan KRL.
Karen itu, Jokowi meminta daerah mencarikan solusi lain jika seluruh warganya dilarang pergi ke wilayah DKI Jakarta.
• Riza Patria Tutup 23 Perusahaan yang Ngeyel saat PSBB: Pak Anies Lebih Maju Minta KRL Dihentikan
• Haris Azhar Ungkap Kelebihan Jokowi Tangani HAM, Refly Harun: Saya Pikir Positifinya Minim Sekali
Melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020), Jokowi mengaku akan memberikan izin penutupan KRL jika pemerintah daerah sanggup menanggung kebutuhan semua warganya.
"Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan," ucap Jokowi.
"Artinya, pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL karena naik KRL sangat murah."
Jokowi menilai, pemerintah daerah tak seharusnya meminta penutupan KRL jika tak siap dengan tanggungan yang harus dipenuhi.
Karena itu, hingga kini ia meminta daerah mempersiapkan terlebih dulu semua bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat.
"Itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik, saya berikan," terang Jokowi.
"Iya, karena mereka meminta mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial safety net, jaring pengamannya disiapkan dulu."
• Di ILC, Rizal Ramli Kritik Pemerintah terkait Corona: Hingga Awal Maret Masih Sibuk Membantah
Lebih lanjut, Jokowi mengimbau pemerintah tak hanya meminta penutupan KRL, namun juga mempertimbangkan risikonya.
"Jangan hanya meminta, dihentikan kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri," kata Jokowi.
"Enggak bisa seperti itu, itu yang saya enggak bisa. Bukan masalah kebijakannya, tidak, bukan itu."
Sebagai alternatif, Jokowi menyarankan pemerintah daerah menyiapkan armada bus untuk mengangkut warganya yang akan bekerja di wilayah DKI Jakarta.
Hal itu dinilainya lebih efektif ketimbang membiarkan warga berdesak-desakan di KRL.
