Haris Azhar Ungkap Kelebihan Jokowi Tangani HAM, Refly Harun: Saya Pikir Positifinya Minim Sekali

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dikenal sebagai sosok yang sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, dalam sambungan video call dengan Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun, Haris Azhar mengungkap keuntungan HAM dalam era Jokowi.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube pribadi Refly Harun pada Kamis (23/4/2020), hal itu diungkapkan Haris Azhar setelah ditanya oleh Refly Harun.

• Perbedaan Makna Mudik dan Pulang Kampung Versi Jokowi: Anak Istri di Kampung, Jadi Mereka Pulang

Haris Azhar menilai bahwa Jokowi beruntung menjadi presiden di negara yang menganut sistem konstitusi.

"Menurut Anda mana hal yang baik dari Pemerintahan Jokowi ini yang merupakan prestasi Pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum atau HAM," tanya Refly.

"Soal postitif dari Jokowi, sebenarnya dia diuntungkan menjadi presiden di negara yang kita punya konsititusi satu," jawab Haris.

Suatu kebijakan yang berkaitan HAM atau mengatasi masalah pelanggaran HAM disebut Haris akan lebih mudah dilakukan di negara yang menganut sistem konstitusi.

"Yang kedua dalam konstitusi itu dia harusnya jadi pijakan guidance soal Hak Asasi."

"Jadi secara kenegaraan given dia dapat konstitusi yang baik sudah, tidak sempurna tapi sudah berubah sudah lebih jelas dia untuk melihat Hak Asasi Manusia," kata Haris.

• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu

Lalu, Haris juga menyebut Jokowi cakap dalam memberikan janji-janji terkait HAM dan penyelesaian masalahnya.

"Dia positif pada periode pertama waktu pemilihan dia membuat nawacita yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya, dia bisa membuat janji untuk memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus pada pelanggaran HAM di mana dia belum jadi presiden," ungkapnya.

Pria lulusan Universitas of Essex, Inggris ini kemudian menyinggung soal pidato Jokowi mengenai HAM.

Menurut dia, Jokowi bisa memilih masalah-masalah HAM yang memang harus fokus segera ditangani.

"Lalu dia bisa berpidato meskipun saya yakin dibikinin pidatonya ketika hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, 2015, 2016 sudah cuma tiga tahun setelah itu tidak pidato lagi."

"Soal Hari HAM yang dia daftar prioritas apa saja yang menjadi konsen di bidang Hak Asasi Manusia, misalnya soal Hak Masyarakat Adat, soal Hak Reforma Agraria, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat."