Virus Corona
Sebut Pemerintah Ambigu Tangani Corona, Agus Pambagio Singgung Proyek Strategis: Negara Jangan Pelit
Pengamat Agus Pambagio sebut kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih ambigu.
Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio mengimbau pemerintah untuk fokus menangani permasalahan Covid-19.
Pasalnya, pemerintah saat ini dirasa masih tidak total antara menangani permasalahan Covid-19 dan mempertahankan stabilitas ekonomi.
Hal itu disampaikan Agus Pambagio melalui forum Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (21/4/2020).
• Sembuh dari Virus Corona, Ratri Anindyajati Jadi Pendonor Plasma Darah: Yakin Ini Bisa Berguna
Agus Pambagio sadar bahwa pemerintah harus menangani keduanya.
Akan tetapi ia memintah agar pemerintah memfokuskan diri terlebih dahulu menangani pemberantasan pandemi Virus Corona.
"Yang mau saya simpulkan di sini, oke kita mengerjakan pemberantasan Covid-19 kemudian juga ekonomi, tetapi please Covid-nya dulu, karena kalau tidak repot juga kita," ujar Agus.
Kecenderungan pemerintah belum fokus menangani Covid-19 ia contohkan dengan masih ramainya DKI Jakarta oleh para pekerja.
Agus pernah mengeluhkan soal tidak adanya sanksi tegas terhadap para pengguna jalan kepada Gubernur.
Pasalnya, Jakarta bisa menerapkan sanksi ganjil genap tapi tidak bisa bertindak tegas kepada para pengguna jalan yang dalam hal ini pekerja industri dan perusahaan.
Ternyata, alasan yang diberikan pemprov kenapa tidak bisa mencabut atau memberlakukan larangan terhadap manufaktur adalah karena perusahaan mempunyai surat izin dari Kementerian Perindustrian.
• Cara Tetap Aman Bersepeda di Tengah Wabah Corona, Dokter Ingatkan untuk Selalu Kenakan Masker
• Bahayakah Berpuasa di Bulan Ramadan saat Pandemi Virus Corona? Ini Penjelasan Ahli Penyakit Menular
"Jakarta itu saya lihat masih ramai, Semanggi sampai Bundaran HI macet, belum kalau kita ke daerah Bodetabek. Jadi bagaimana? Sanksi enggak jalan," terang Agus.
"Saya selalu katakan, pengaturan ganjil genap di DKI itu aja didenda 500 ribu, kenapa yang ini tidak bisa?"
"Saya tanya pak Gubernur, 'Loh mas enggak bisa saya enggak bisa cabut izinnya, perusahaan ada pegang surat Kementerian Perindustrian' lah ini hal-hal seperti ini," tambahnya.
Khasus semacam itulah yang menurut Agus mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah membingungkan.
Ia mempertanyakan, bagaimana negara bisa memberantas Covid-19 apabila dari sisi kebijakan saja masih ambigu.
