Ramai Warga Tinggalkan Perantauan akibat Corona, Jokowi: Itu Bukan Mudik, Namanya Pulang Kampung

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal banyaknya warga yang pulang kampung mendadak akibat wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi bersikeras bahwa fenomena itu adalah pulang kampung, bukan mudik.

Menurut Jokowi, warga yang sudah tidak bisa bekerja di DKI Jakarta memutuskan pulang kampung karena tak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

• Tolak Penghentian KRL akibat Corona, Jokowi Blak-blakan Ungkap Alasannya: Itu yang Saya Enggak Bisa

• Dukung Larangan Mudik yang Dikeluarkan Jokowi, Kemenhub Siapkan Sejumlah Aturan hingga Sanksi

Seperti diketahui, Jokowi telah mengumumkan bahwa warga dilarang pulang kampung mulai Jumat (24/4/2020).

Menurut dia, beda jeda waktu antara pengumuman dan realisasi bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kerumuman warga yang ramai-ramai pulang kampung.

"Ya kita kan kemarin memakai ada transisi sebenarnya, sehingga jangan sampai menimbulkan syok dan justru memunculkan masalah baru," jelas Jokowi.

"Ramai-ramai nanti, begitu dilarang nanti ramai-ramai semuanya ke stasiun, ramai-ramai nanti ke terminal, ramai-ramai di bandara."

Jokowi menambahkan, terjadinya kerumuman itu justru akan semakin menambah masalah dan memperbesar peluang penyebaran Virus Corona.

"Yang terjadi adalah penumpukan orang di suatu tempat yang itu menyebabkan tidak menyelesaikan, malah memunculkan masalah baru," imbuhnya.

Pernyataan Jokowi itu pun langsung memancing tanya Presenter Najwa Shihab.

Sebab, menurut Najwa Shihab 900 ribu warga telah pulang kampung lebih dulu sebelum larangan mudik diterapkan.

• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu

"Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul karena data dari Kemenhub sudah hampir sudah 1 juta orang curi start mudik," kata Najwa Shihab.

"Sudah 900 ribu orang yang sudah mudik dan sudah tersebar di berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah?"

Namun, menurut Jokowi ada perbedaan antara istilah mudik dan pulang kampung.

Dan yang ramai-ramai dilakukan warga bukanlah mudik, namun pulang kampung.

"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung," ujar Jokowi.

"Memang bekerja di Jabodetabek di sini sudah tidak dapat kerjaan ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung."

Simak video berikut ini menit ke-10.57:

Alasan Tak Lakukan Lockdown

Pada kesempatan itu, sebelumnya Jokowi menjelaskan mengapa pemerintah tidak menerapkan lockdown di Indonesia untuk mengatasi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Jokowi pertama memaparkan bahwa Jakarta membutuhkan dana sebesar Rp 550 miliar per hari untuk menghidupi masyarakat apabila diberlakukan lockdown.

Ia juga mengatakan sampai saat ini belum ada negara yang berhasil mengatasi Covid-19 lewat solusi lockdown.

• Najwa Shihab Singgung Jalan Masih Ramai meski PSBB, Jokowi: Aktivitas Bisa Dilakukan tapi Jaga Jarak

Dikutip dari wawancara eksklusif Jokowi dengan presenter kondang Najwa Shihab, Senin (21/4/2020), awalnya Najwa menanyakan bagaimana tanggapan Jokowi terhadap orang-orang yang mau tidak mau harus keluar untuk bekerja.

RI 1 menjawab memang pilihan yang sulit bagi masyarakat untuk berdiam diri di rumah menghindari Covid-19, atau tetap pergi keluar untuk bekerja.

"Itu memang pilihan-pilihan yang semuanya tidak enak," kata Jokowi.

"Dan kita semuanya harus menyadari bahwa di luar itu masih banyak."

Ia kemudian memaparkan sejumlah pekerjaan yang mau tidak mau harus keluar bekerja di tengah pandemi Covid-19.

"Buruh harian, pekerja harian, pedagang-pedagang asongan, ini hidupnya harian," kata dia.

Jokowi mengatakan keputusan mengenai para pekerja tersebut harus diambil secara hati-hati, supaya tidak menimbulkan masalah baru.

"Ini juga yang harus menjadi hitungan, kalkulasi kita, jangan sampai kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain, yang lebih besar, kalau kita tidak hitung, dan kalkulasi," jelasnya.

• Evaluasi 13 Hari PSBB DKI Jakarta, Pengamat Kebijakan Publik Soroti Aturan dan Ketegasan Aparat

Tak Ada Lockdown yang Sukses

Kemudian Najwa menanyakan kepada Jokowi, apakah anggaran pemerintah cukup untuk mengayomi masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Najwa menyinggung PSBB tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat.

Ia bahkan mengibaratkan PSBB layaknya karantina wilayah gratisan, dimana pemerintah tidak memilki tanggung jawab untuk menyuplai bantuan kepada masyarakat.

Jokowi menjawab bahwa karantina wilayah adalah hal yang sama dengan lockdown, dimana transportasi dimatikan total, dan masyarakat harus di rumah.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," kata dia.

"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, bus berhenti enggak boleh keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL, semuanya berhenti, hanya di rumah," lanjutnya.

Jokowi mengaku, dirinya pernah memperhitungkan apabila Jakarta diberlakukan lockdown, pemerintah membutuhkan Rp 550 miliar untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat tercukupi.

"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar, hanya Jakarta saja," terangnya.

"Kalau Jabodetabek tiga kali lipat, itu per hari." (TribunWow.com)

Baca juga artikel ini di Tribunnews.com dengan judul Ramai Warga Tinggalkan Perantauan akibat Corona, Jokowi: Itu Bukan Mudik, Namanya Pulang Kampung