Terkini Nasional
Adi Prayitno Kritik Kartu Pra Kerja di Tengah Corona: Jangan sampai Tujuan Mulia Ini Tak Ada Gunanya
Analis Politik Adi Prayitno melontarkan kritikannya mengenai program Kartu Pra Kerja yang menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah.
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Analis Politik Adi Prayitno melontarkan kritikannya mengenai program Kartu Pra Kerja yang menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah.
Adi Prayitno menyatakan para pengangguran kini tak membutuhkan pelatihan online yang tersedia di Kartu Pra Kerja.
Menurut dia, para pengangguran itu tak memiliki pekerjaan karena tak ada perusahaan yang mampu memberikan bayaran di tengah wabah Virus Corona.
• Pesan Yenny Wahid untuk Andi Taufan dan Belva Devara: Pemerintah atau Pengusaha, Tidak Bisa Digabung
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Adi Prayitno melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (20/4/2020).
Pada kesempatan itu, Adi juga mengkiritik keterlibatan perusahaan milik Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden, Belva Devara, dalam program Kartu Pra Kerja.
Menurut Adi, hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang stafsus.
"Secara moral ini kurang bagus, ini akan diingat oleh publik bahwa ada di lingkaran istana yang menjadi bagian proyek penting dalam mengurus Kartu Pra Kerja," terang Adi.
"Seakan-akan tidak ada perusahaan lain yang bisa melakukan itu."
Lebih lanjut, Adi menilai pemerintah justru menghabis-habiskan dana jika bermitra dengan perusahaan Belva Devara, Ruang Guru.
Ia berpendapat, keuangan negara kini sudah cukup habis untuk menangani wabah Virus Corona.
"Yang penting menurut saya, saat ini kan kita sedang menghemat anggaran," ujar Adi.
"Duit negara kita kan habis buat banyak hal yang kita lakukan, termasuk soal menangani Corona."
• Kronologi Anggota DPRD Sulsel Cekcok dengan Petugas Covid-19, Tak Mau Disemprot Disinfektan
Menurut Adi, proyek yang menghabiskan dana begitu banyak diberikan pada BUMN.
Ia menyebut, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek Kartu Pra Kerja akan kembali jika bermitra dengan perusahaan BUMN.
"Kenapa enggak yang Rp 20 triliun itu dikelola oleh BUMN sih gitu? Supervisor ya bisa kita minta Mas Belva dan seterusnya," terang Adi.
"Sehingga anggaran negara kembali ke perusahaan negara, bukan pada perusahaan swasta. Itu penting sebenarnya, harus ada inisiatif untuk melakukan itu."
Lantas, Adi menyatakan banyaknya pengangguran yang kini terjadi disebabkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Virus Corona.
