Luhut Tolak Penghentian Operasional KRL Selama PSBB, Fadli Zon: Kita Sama-sama Tahu

"Saya termasuk yang berpendapat mudik dilarang. Tapi pemerintah pusat hanya mengimbau. Bagaimana dengan nasib para pekerja yang bidang usahanya masih diperbolehkan buka selama PSBB jika operasional KRL dihentikan?" katanya.

Kritik Sikap Pemerintah terkait Imbauan Tidak Mudik

Menurut Fadli Zon, pemerintah yang tidak tegas melarang warga untuk mudik justru membuat masyarakat semakin bingung.

Politisi Gerindra itu pun menyinggung soal ucapan pejabat pemerintah yang saling bertentangan terkait mudik.

"Salah satu keputusan urgen dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik," ujar Fadli, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).

"Saya heran, kenapa sejauh ini pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini."

"Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat," sambungnya.

Dia mengatakan mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun.

Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang ke kampung halaman.

Fadli Zon pun membandingkan permasalahan mudik ini dengan peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

Otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.

Akan tetapi anggota DPR RI tersebut melihat larangan serupa terkait mudik belum juga muncul.

Baginya, pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut.

• Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana Nyatakan Kotanya Siap Laksanakan PSBB: Masih Bebas Aktivitas

"Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan."

"Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan, mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah."