Viral Curhatan Ketua RT Mengaku Difitnah Korupsi Bantuan Corona: Mereka Hanya Dengar Pidato Presiden

TRIBUNWOW.COM - Ketua RT 03, RW 14 Selembaran, Jaya, Kosambi di Tangerang, Irwanto mengungkap ceritanya terkait bantuan sosial Virus Corona.

Irwanto sempat mengungkapkan keluh kesahnnya di media sosial hingga viral.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Officiall iNews pada Sabtu (18/4/2020), Irwanto mulanya menjelaskan soal perintah untuk mendata warga kurang mampu.

• Kementerian Agraria Potong Anggaran Rp 1,9 Triliun demi Corona, Sofyan Djalil: Kita Harus Selamatkan

Hal itu dilakukan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh petunjuk kelurahan.

"Baik Bu, yang terjadi saat ini, kami diperintahkan untuk mendata, mendata masyarakat kita, di lingkungan RT itu yang sesuai dengan kriteria dilakukan, atau diberikan lewat selebaran kelurahan."

"Dan itu lantas kita lakukan semua warga yang berhak baik itu kontrakan yang tidak pulang kampung karena mereka punya hak untuk bantuan tersebut," jelas Irwanto.

Dari pendataan yang dilakukan terdapat 137 keluarga yang berhak menerima bantuan.

Namun, dirinya terkejut ketika kecamatan menjelaskan bahwa hanya 20 keluarga yang berhak menerima bantuan sosial.

"Begitu kami data itu totalnya lebih kurang 137 yang berhak menerima bantuan sesuai kriteria."

"Tapi nyatanya begitu kami laporkan ke pihak kelurahan, kelurahan menjawab kembali ada perintah dari kecamatan bahwa kuotanya 20 per RT," ungkapnya.

Akibatnya ia merasa bingung dengan masalah itu.

• Media Asing Soroti Tradisi Ramadan Indonesia yang Berubah di Tengah Pandemi Virus Corona

"Jadi saya bingung dan semua rekan-rekan RT juga serba bingung, yang mana dan bagaimana ini sebenarnya," sambungnya.

Sementara itu, warga yang sudah terlanjut terdata merasa sudah yakin akan mendapatkan bantuan.

Mereka hanya mengacu pada pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

"Sedangkan KK kita sudah kita kumpulkan, warga taunya KK yang sudah kita ambil akan mereka pikir sudah mendapatkan hal itu karena mereka hanya mendengar dari pidato Bapak Presiden, Pidatonya Bapak Zaki sebagai Bupati Tangerang," jelas Irwanto.

"Nah mereka mengacu dari situ, 'kami berhak untuk dapat'," imbuhnya.

Akibatnya, para Ketua RT di Kecamatan Kosambi bingung.

"Jadi saya, kita, khususnya para RT di Kecamatan Kosambi dan saat ini sangat-sangat dilema."

"Bahkan sebelum itu dicairkan ini saja sudah menjadi beban hati buat kami semua para RT karena," ucapnya.

• Bahas Pemaparan Erick Thohir soal Mafia Alat Kesehatan, Arya Sinulingga: Parah, Terlalu Sibuk Dagang

Tak hanya itu, warga juga menuduhnya hal yang tidak-tidak karena masalah tersebut.

"Mereka bilang kalau memang hanya 20, bagi keluarga RT saja, itu jawaban mereka."

"Ini dia bilang tebang pilih, padahal kami sendiri juga bingung yang mana yang harus didulukan," ceritanya.

Irwanto membenarkan bahwa dirinya juga sempat difitnah menggelapkan uang yang bukan miliknya.

"Pak Irwanto benar Anda difitnah katanya, dalam tanda kutip memakan uang bantuan gitu pak," tanya presenter.

"Oh betul bu, selama ini kalau pembagian itu sifatnya minim yang terjadi di wilayah kami khususnya pasti kalimat itu akan terlontar."

"Bahkan kalau diikuti hati saja kita sudah tidak ketahan bu," jawab Irwanto membenarkan.

Lihat videonya sejak menit awal:

Pengamat Kebijakan Publik soal Bantuan Jokowi: Di Lapangannya Belum Ada

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengomentari soal Jaring Pengaman Sosial atau bantuan pada rakyat kurang mampu saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah.

Hal itu diungkapkan Trubus Rahardiansyah saat menjadi narasumber di acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (13/4/2020).

Mulanya, Trubus Rahardiansyah menduga Pemda mulai kerepotan mengatasi PSBB.

• Sedikit Terkekeh, Pengamat Sebut Kebijakan Publik PSBB di Jakarta Belum Efektif: Masih Sama Saja

"Memang ini harusnya tidak semua diserahkan pada daerah. Artinya dengan PSBB sebenarnya daerah sudah mulai berat."

"Berat artinya apa, anggaran itu sudah kesedot banyak dalam rangka untuk ikut membantu memutus penyebaran Covid-19 itu sendiri," kata Trubus.

Sehingga, Pemerintah Pusat harus lebih meningkatkan perannya agar tak terkesan lempar tanggung jawab.

"Jadi dengan demikian yang perlu ditegaskan di sini adalah bagaimana peran pemerintah pusat agar seolah-olah pemerintah pusat tidak lempar handuk, seolah urusan menjadi urusan pemerintah daerah," ucap dia.

Pasalnya, anggaran yang dimiliki Pemda juga sangat terbatas.

"Iya kalau melihat seperti itu ya indikasinya jadi ke sana. Karena kalau seperti itu kan pemerintah daerah mau tidak mau harus membiayai dengan anggaran yang memang terbatas itu," sambungnya.

• Kabar Gembira, Ahok Beri Cashback untuk Ojol yang Beli Produk Pertamina di Tengah Virus Corona

Hal itu bisa semakin parah mengingat di beberapa daerah anggaran yang dimiliki tak cukup besar.

"Ini harusnya didiskusikan kembali agar pemerintah daerah karena semua pemerintah daerah dalam hal ini, tidak semua daerah memiliki anggaran yang sama."

"Lah kalau daerahnya itu anggarannya kecil, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kecil ya babak belur," ungkapnya.

Lalu, Trubus menyinggung Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang turut menjadi narasumber di acara itu mengatakan bahwa anggarannya terbatas.

"Sehingga seperti misalnya Bekasi tadi, anggarannya habis untuk membiayai birokrasi," pungkasnya.

Trubus mengatakan jika tak ada campur tangan Pemerintah Pusat lebih mendalam maka risikonya Pemda mau tak mau mencari anggarannya sendiri.

Lalu, ia menyinggung soal bantuan yang dijanjikan Pemerintah Pusat juga belum terealisasi semuanya.

"Iya resiko yang harus dihadapi ya tentu kemudian, pemerintah daerah harus berinovasi mencari anggaran-anggaran kan gitu."

"Artinya itu mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya karena bagaimanapun juga atau bahasa ini jaring pengaman sosial kan belum sampe ke daerah," kata dia.

Trubus merasa bahwa apa yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah tampak bahwa Pemerintah Pusat berkomitmen membantu masyarakat.

• Bahas Nasib Warga Miskin saat PSBB, Karni Ilyas: Kasih Nasi Bungkus dong, Jangan Suruh Urus Surat

Meskipun, apa yang terjadi di lapangan belum terlihat.

"Ya kalau secara apa yang disampaikan Bapak Presiden sudah siap, tapi kenyataan di lapangan kan belum."

"Artinya di beberapa daerah belum menerima akhirnya daerah itu menggunakan anggaran yang dia punya sendiri," ujarnya.

Ia meminta agar Pemerintah Pusat bisa benar-benar menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran.

Jika tidak, maka apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi sebenarnya tidak sesuai.

"Jadi dari Pemerintah Pusat belum cair sebagaimana yang dijanjikan, jangan sampai kemudian apapun bentuknya, misalnya PKH, BLT ataupun sembako dan semuanya yang jumlah Rp 110 triliun itu bisa tepat sasaran."

"Kalau tidak masyarakat rentan tadi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak tertolong kondisinya nanti kontraproduktif," kritiknya.

• Apresiasi 3 Hari PSBB Jakarta, Anies Baswedan Beri Catatan di Hari Keempat: Pergerakan Lebih Tinggi

Lihat vidoenya mulai menit ke-26:37:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)