Bahas Pemaparan Erick Thohir soal Mafia Alat Kesehatan, Arya Sinulingga: Parah, Terlalu Sibuk Dagang

TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara mengenai mafia alat-alat kesehatan yang sempat di singgung Erick Thohir beberapa waktu lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru baru ini menyatakan bahwa Indonesia selama ini terlena dengan impor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan ketimbang memproduksi sendiri di dalam negeri.

Oleh sebab itu, saat terjadi bencana nasional Covid-19 Indonesia ketergantungan dengan negara lain dalam hal bahan baku obat dan alat kesehatan.

• Meski APD Lengkap, Dokter Sebut Tenaga Medis RS Kariadi Positif Corona Jadi 57 Orang, Apa Sebabnya?

Padahal, Arya Sinulingga menyatakan bahwa anak bangsa sebenarnya bisa memproduksi obat dan alat kesehatan sendiri.

Arya mengatakan bahwa di Indonesia sebenarnya telah ada tempat untuk meproduksi obat-obatan dan alat kesehatan.

Hanya saja, pruduksi tersebut merupakan pesanan dari luar negeri yang nantinya akan dikembalikan ke negara asal.

“Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar semua, Indonesia hanya tukang jahitnya doang."

"Orang luar bawa bahan baku ke tukang jahit, dia bayar tukang jahitnya, diambil barangnya, itu proses yang terjadi selama ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut."

"Karena bukan punya kita, itu milik yang punya bahan,” kata Arya dikutip dari Kompas TV, Minggu (19/4/2020).

Permainan tersebut terjadi hampir di semua alat kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan di tengah pendemi, seperti APD, masker, hingga ventilator.

Arya mengatakan bahwa Erick Thohir juga telah menguji beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Hasilnya, anak bangsa nyatanya mampu untuk memproduksi ventilator yang selama ini dibutuhkan.

Oleh sebab itu, Erick Thohir disebut telah berkomitmen untuk menugaskan tiga industri strategis pertahanan memproduksi alat tersebut apabila memang sudah siap.

• Arya Sinulingga Sebut Erick Thohir Lihat Ada Mafia Besar yang Buat Indonesia Sibuk Berdagang

• Corona Pengaruhi Penghasilan Perusahaan BUMN, Erick Thohir Bahas Peluang Target Jokowi: Sangat Berat

"Ketika kemarin Pak Erick mengumpulkan beberapa perguruan tinggi dan Litbang, itu temen-teman UI dan ITB bisa buat ventilator," ujar Arya.

"Jadi sudah parah, dalam tempo sebulan artinya mampu, bangsa kita sudah mampu membuat."

"Dan pak Erick berkomeitmen, ketika nanti alat tersebut bisa dibuat maka pak Erick sudah menugaskan tiga industri strategis pertahanan yaitu PT. DI, Pindad dan LEN itu harus memproduksi ventilator ini."

"Mudah-mudahan kalau lulus uji klinis maka ventilator ini sudah bisa digunakan ataupun diproduksi oleh BUMN," lanjutnya.

Menurut Arya, Virus Corona telah membuka mata bahwa Indonesia selama ini terlalu sibuk berdagang dan tidak berusaha untuk membangun industri dalam negeri.

“Di sinilah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa kita terlalu sibuk selama ini dengan trading, tidak berusaha membangun industri dalam negeri untuk mengadakan alat kesehatan, dan Corona ini jelas membuka mata kita."

“Nah di sini akhirnya Pak Erick melihat ada mafia-mafia besar baik global dan lokal yang mungkin bergabung, yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk produksi,” tandasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Pemerintah Tertutup soal Dana Donasi untuk Virus Corona

Pemerintah kembali mendapatkan sorotan dari beberapa pihak terkait penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Kali ini sorotan tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.

Dilansir TribunWow.com, Pahala Nainggolan meminta pemerintah atau lembaga pemerintah untuk lebih transparan dalam penanganan Virus Corona, terlebih berhubungan dengan uang.

• 40 Tenaga Medis Positif Corona, Ganjar Pranowo Minta Kejujuran Pasien: Enggak Usah Paranoid

Dirinya berharap pemerintah bisa membuka hasil sumbangan dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah untuk membantu penanganan Virus Corona.

Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya telah membuka donasi bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan Virus Corona.

Pahala tidak menyalahkan pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Virus Corona untuk menerima bantuan atau donasi dari masyarakat.

Dirinya juga tidak menyebut hal seperti itu sebagai gratifikasi yang masuk dalam ranah KPK.

Alasannya karena sumbangan tersebut diberikan kepada lembaga atau institusi bukan secara perorangan.

Namun yang dipersoalkan adalah tidak ada keterbukaan atau transparansi dalam mengolah bantuan tersebut, baik bantuan dari masyarakat, lembaga, ataupun negera lain.

Hal seperti ini justru tidak baik, dan menimbulkan banyak prasangka dari banyak pihak, termasuk dari masyarakat itu sendiri.

"Kami banyak dapat pertanyaan tentang sumbangan dari masyarakat, ke rumah sakit, ke pemda, bahkan ke gugus tugas nasional," ujar Pahala yang dilansir oleh kanal YouTube Kompas TV, Jumat (17/4/2020).

"Ini gratifikasi? Bukan, karena ini diberikan ke pejabat penyelenggara negara," sambungnya.

"Tiga hari lalu kita keluarkan lagi surat penegasan bahwa semua pemberian dari masyarakat, termasuk dari swasta, dari luar negeri dalam bentuk apapun, itu bukan grativitasi dan tidak perlu dilaporkan ke KPK," jelasnya.

"Sepanjang sumbangannya diberikan ke institusi. Berbeda kalau perusahaan swasta memberikan direktur rumah sakit dengan kepada rumah sakit, kalau kepada direktur itu individu."

• Dampak Corona, Sri Mulyani Prediksi Pengangguran Naik 5,2 Juta dan Penduduk Miskin Tambah 3,78 Juta

Pahala juga tidak melarang bagi semua masyarakat yang ingin membantu saudara kita, baik melalui pemerintah, maupun rumah sakit dan lembaga-lembaga lainnya.

Namun yang masih menjadi catatan yaitu tidak adanya keterbukaan dari lembaga pemerintah.

Padahal hal itu penting untuk mengetahui kemana arus uang yang masuk tersebut.

Selain itu juga bisa membuat masyarakat lebih percaya dengan penggunaan donasinya.

"Saya harap ini bisa menyakinkan masyarakat bahwa silakan sampaikan sumbangan Anda ke rumah sakit, ke Pemda, ke dinas kesehatan," kata Pahala.

"Tapi yang saya bilang, lembaga pemerintah agak gagap, kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain soal akuntabilitas dan transparansinya."

Pahala berharap semua lembaga yang menerima bantuan bisa melaporkan apa saja yang sudah diterima.

Bahkan dirinya mengibaratkan mendapatkan nasi bungkus pun harus dilaporkan.

"Laporkan tiap hari, mau dapat nasi bungkus, mau dapat uang, dapat barang," tegasnya.

"Dan supaya karena ini situasinya darurat semuanya juga banyak terdapat resistor terserap, paling tidak taruh saja di websitelah," pungkasnya.

 Simak videonya mulai menit ke-7.05

(TribunWow.com/Rilo/Elfan)