Bahas Pemaparan Erick Thohir soal Mafia Alat Kesehatan, Arya Sinulingga: Parah, Terlalu Sibuk Dagang

"Dan pak Erick berkomeitmen, ketika nanti alat tersebut bisa dibuat maka pak Erick sudah menugaskan tiga industri strategis pertahanan yaitu PT. DI, Pindad dan LEN itu harus memproduksi ventilator ini."

"Mudah-mudahan kalau lulus uji klinis maka ventilator ini sudah bisa digunakan ataupun diproduksi oleh BUMN," lanjutnya.

Menurut Arya, Virus Corona telah membuka mata bahwa Indonesia selama ini terlalu sibuk berdagang dan tidak berusaha untuk membangun industri dalam negeri.

“Di sinilah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa kita terlalu sibuk selama ini dengan trading, tidak berusaha membangun industri dalam negeri untuk mengadakan alat kesehatan, dan Corona ini jelas membuka mata kita."

“Nah di sini akhirnya Pak Erick melihat ada mafia-mafia besar baik global dan lokal yang mungkin bergabung, yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk produksi,” tandasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Pemerintah Tertutup soal Dana Donasi untuk Virus Corona

Pemerintah kembali mendapatkan sorotan dari beberapa pihak terkait penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Kali ini sorotan tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.

Dilansir TribunWow.com, Pahala Nainggolan meminta pemerintah atau lembaga pemerintah untuk lebih transparan dalam penanganan Virus Corona, terlebih berhubungan dengan uang.

• 40 Tenaga Medis Positif Corona, Ganjar Pranowo Minta Kejujuran Pasien: Enggak Usah Paranoid

Dirinya berharap pemerintah bisa membuka hasil sumbangan dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah untuk membantu penanganan Virus Corona.

Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya telah membuka donasi bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan Virus Corona.

Pahala tidak menyalahkan pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Virus Corona untuk menerima bantuan atau donasi dari masyarakat.

Dirinya juga tidak menyebut hal seperti itu sebagai gratifikasi yang masuk dalam ranah KPK.

Alasannya karena sumbangan tersebut diberikan kepada lembaga atau institusi bukan secara perorangan.

Namun yang dipersoalkan adalah tidak ada keterbukaan atau transparansi dalam mengolah bantuan tersebut, baik bantuan dari masyarakat, lembaga, ataupun negera lain.