Ingin Cepat Salurkan Bansos, Mensos Ungkap Sederet Kendala: Tak Ada yang Siap Anggarkan Dana

TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengungkap sejumlah kendala yang dialami pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan bagi warga miskin terdampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Juliari Batubara menyebut administrasi menjadi satu di antaranya penyebab pemerintah tak bisa lebih cepat melucurkan bantuan.

Melalui tayangan YouTube KompasTV, Rabu (15/4/2020), Juliari menyebut bantuan tersebut akan disalurkan tak hanya di wilayah Jabodetabek yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

• 4 Tersangka Ditetapkan terkait Aksi Penolakan Jenazah Pasien Covid-19 di Gowa, Diduga Provokator

• Prediksikan Puncak Corona saat Ramadan, Pakar Epidemiologi Sebut Penerapan PSBB Belum Efektif

Namun, juga di wilayah lain yang turut merasakan dampak Virus Corona.

"Bulan ini rencananya untuk bansos sembako Jabodetabek hari Jumat sudah mulai turun, Bapak Presiden sendiri nanti yang akan melakukan launching-nya," kata Juliari.

"Kemudian untuk bansos tunai di luar Jabodetabek rencananya mulai Senin minggu depan."

Menurut Juliari, tak hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin bantuan tersebut segera disalurkan ke masyarakat.

Ia mengaku mendapat sejumlah ganjalan sehingga bantuan tak bisa disampaikan secepat yang diharapkan.

"Sama pak, kami juga ingin lebih cepat tapi biasa namanya ada adimistrasi di pemerintahan kan tentunya kita harus ikuti juga," ujar Juliari.

Tak hanya soal administrasi, Juliari menganggap penganggaran dana juga menjadi kendala.

• Kisah Para Pasien Sembuh Virus Corona, Dibully di Medsos hingga Halfalkan Alquran dan Khatam 30 Juz

Menurutnya, tak ada satupun kementerian atau lembaga negara yang siap menganggarkan banyak dana untuk penanganan Virus Corona.

"Ya tentunya dari segi pengangaran, dari segi administrasi keuangan seluruh kementerian dan lembaga kan memang tidak ada yang siap menganggarkan sejumlah anggaran untuk menghadapi bencana yang eskalasinya luar biasa seperti Covid-19 ini," ujarnya.

Terkait hal itu, Juliari mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keungan, Sri Mulyani.

Bahkan, ia mengklaim masalah keuangan sudah beres dibahas.

"Karena itu beberapa minggu terakhir kami berkoordinasi dan sudah clear dengan Kementerian Keuangan," terang Juliari.

"Kami dan beberapa kementerian terkait lainnya yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid ini mendapatkan alokasi atau hibah tambahan. Tentunya dengan hibah tambahan ini kami tinggal mengeksekusi program-program yang memang sudah direncanakan," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-3.53:

Imbauan Agus Pambagio

Di sisi lain, sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi tentang kondisi terkini Jakarta setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia mengatakan masalah yang harus segera diselesaikan di Jakarta terkait PSBB adalah kegiatan perekonomian yang masih berjalan seperti biasa.

Agus mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang masih nekat, lalu mengakomodasi para pekerja agar tidak perlu keluar rumah demi kelancaran PSBB.

• Agus Pambagio Desak Anies Tegas Tegakkan Sanksi: Kalau Masih seperti Itu, Enggak Usah Pakai PSBB

Dikutip dari acara SAPA INDONESIA PAGI, Selasa (14/4/2020), awalnya Agus menjawab pertanyaan presenter acara tersebut soal efek dari penerapan PSBB di daerah-daerah penyangga Jakarta.

Agus menjawab hal itu tentu akan membantu mengurangi mobilitas massa, khususnya kendaraan-kendaraan pribadi.

Namun ia mengatakan permasalahan yang harus diselesaikan agar PSBB di Jakarta berjalan lancar adalah bagaimana cara perusahaan agar mematuhi aturan PSBB.

"Yang di Jakarta harus diselesaikan supaya orang tidak masuk Jakarta," kata Agus.

Agus mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permasalahan perusahaan nekat di Ibu Kota.

"Jadi sekarang ini sudah disetop per hari ini, saya minta Pak Gubernur, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur supaya segera dilakukan tindakan pagi ini, supaya mereka pulang kembali, dan lalu besok tidak usah masuk kerja," katanya.

Ia lalu memaparkan jumlah penumpang KRL yang biasanya 800 ribu orang, telah turun menjadi 120 ribu orang.

Selain meminta pemerintah menindak perusahaan yang masih nekat melanggar aturan PSBB, Agus juga mendesak disegerakan bantuan-bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak Virus Corona (Covid-19).

"Yang penting sekarang adalah pemerintah segera turunkan dana, kasih makan mereka, kasih uang mereka, karena mereka tidak bekerja," kata Agus.

"Ini orang lapar, jangan main-main, kita tidak krisis ekonomi, tapi kita krisis sosial juga."

"Jadi sekarang ini pokoknya tutup semuanya, orang kasih makan," kata Agus.

Agus mengatakan nasib warga yang saat ini tidak bisa bekerja merupakan seutuhnya tanggung jawab pemerintah, dan harus segera dicarikan solusinya.

Ia juga menyarankan pemerintah dapat merangkul swasta untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19.

• Dokter Pribadi Ungkap Kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe: Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Rutin

"Urusan pemerintah tanggung jawab," kata Agus.

"Kalau perlu swasta minta (diminta) segera panggil hari ini pemiliknya, minta bahwa dalam satu bulan ini Anda harus kasih makan wilayah mana terserah."

"Tetapi dikoordinir, dan jangan ada kerumunan massa, diantar ke rumah, siapa yang mengantar? Banyak yang bisa," lanjutnya. (TribunWow.com)