PSBB Masih Dilanggar, Istana: Kita Agak Melempem soal Edukasi, Lebih Banyak Perdebatan

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sriprahastuti menanggapi soal masih banyaknya orang-orang yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Brian mengatakan hal tersebut dikarenakan edukasi dari pemerintah yang kurang mengena.

Menurutnya belakangan ini lebih sering terjadi perdebatan soal peraturan PSBB, dibandingkan menggaungkan tujuan diberlakukannya PSBB.

• Bayar Rp 15 Juta untuk Antar Jenazah Corona, Keluarga Korban Justru Bela Pihak Ambulans

Pada acara APA KABAR INDONESIA PAGI, Kamis (16/4/2020), host acara tersebut awalnya memaparkan sejumlah data terkait adanya orang-orang yang masih melanggar PSBB dikarenakan berbagai alasan, mulai dari mencari nafkah, hingga memang tidak peduli soal PSBB.

Ia juga menyebutkan masih adanya perusahaan yang buka di tengah peraturan PSBB.

Melihat orang yang abai dengan PSBB, Brian mengaku heran karena aturan tersebut sudah sejak lama disuarakan oleh pemerintah, mulai dari ajakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajak masyarakat agar melakukan segala aktivitas dari rumah.

"Ini sebetulnya ironis kalau kita berbicara banyak orang yang tidak tahu tentang PSBB," jelas Brian.

"Penyiapan secara edukasi, persiapan masyarakat itu sudah kita lakukan lama," lanjutnya.

Brian lalu mengkategorikan orang-orang yang nekat melanggar PSBB menjadi dua kelompok, yakni orang yang memang melanggar karena tidak paham, dan orang yang terpaksa keluar untuk mencari nafkah.

"Saya melihat ada dua hal mengapa orang masih tidak patuh terhadap imbauan, sekarang sudah menjadi aturan PSBB untuk wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB," ujarnya.

"Satu ada kelompok-kelompok orang yang terpaksa harus tetap keluar, karena urusannya adalah urusan mencari nafkah atau mencari makan."

"Kemudian yang kedua memang betul-betul abai," sambung Brian.

Brian lanjut menjelaskan sebenarnya pemerintah telah memiliki solusi bagi mereka yang keluar demi mencari nafkah, yakni lewat bantuan sosial (bansos).

Di sisi lain, Brian mengakui bahwa program bansos pemerintah belum berjalan seluruhnya.

"Memang kita baru mulai mendistribusikan, ada beberapa hal juga yang masih didiskusikan, ini masih berjalan," kata Brian.

"Mudah-mudahan kalau ini sudah dilaksanakan 100 persen, maka ini mampu untuk menekan orang yang harus keluar dari rumah untuk mencari makan, nafkah," tambahnya.

• BIN Sebut Tren Kasus Corona Kian Menurun, Akurasi Prediksi 99 Persen: Naik Kalau Ada Orang ke Daerah

Lebih Banyak Berdebat

Kemudian Brian menyoroti kelompok yang mengabaikan PSBB.

Ia mengatakan edukasi pemerintah akhir-akhir ini memang kurang berfokus pada inti permasalahan.

Menurutnya edukasi yang dilakukan terlalu fokus pada perdebatan aturan PSBB.

"Sementara untuk mereka yang masih abai, ini edukasi," kata Brian.

"Saya melihat kita agak melempem soal edukasi di satu minggu terakhir ini."

"Kita seringkali kemudian berdebat, lebih banyak perdebatan untuk membicarakan apa itu PSBB."

"Kemudian kita terjebak juga pada apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh," lanjutnya.

Brian juga menyinggung sifat masyarakat yang selalu mempertanyakan aturan PSBB.

Ia mengatakan bahwa aturan PSBB seharusnya tidak boleh ditawar demi kelancaran berjalannya PSBB.

"Kemudian sebagai masyarakat yang kritis, kita mulai bargaining, mempertanyakan," kata Brian.

"Tetapi orang lupa pada esensi kenapa PSBB itu dilakukan."

"Mungkin edukasi ini yang harus ditekankan lagi, bahwa ini kita mau memutus mata rantai, jadi bukan masalah boleh, dan tidak boleh, tetapi ada tujan yang ingin kita capai, dan manfaat yang kita harapkan."

"Manfaatnya apa? Kita ingin kehidupan kita cepat kembali normal, dan itu tidak akan terjadi kalau orang masih bargaining, masih berusaha menawar apa yang tidak boleh menjadi boleh karena kondisi-kondisi tertentu," tandasnya.

Simak videonya mulai menit ke-14.30: 

Anies Ancam Perusahaan Nekat

Guna memastikan PSBB dijalankan dengan baik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberikan peringatan terhadap pengusaha di luar pengecualian yang masih nekat beroperasi ditengah PSBB.

Ia masih melihat banyak perusahaan yang tidak mengindahkan aturan PSBB untuk mengurangi kegiatan perkantoran mereka.

Atas adanya pelanggaran tersebut, Anies memperingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelanggarnya.

"Banyak mereka yang berangkat ke Jakarta karena perusahaannya tidak melakukan pengurangan aktivitas di tempat kerja, dan mengubahnya ke kegiatan bekerja di rumah," kata Anies, dikutip dari YouTube Kompastv, Senin (13/4/2020).

 • Larang Ojol Angkut Penumpang, Anies Baswedan Bolehkan Berboncengan dengan Syarat: Alamat KTP Sama

"Tapi tetap melakukannya di kantor," lanjutnya.

Anies mengatakan tindakan tersebut jelas melanggar esensi dari diberlakukannya PSBB.

"Ini menyalahi dari PSBB," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan tersebut lalu menjelaskan bahwa inti dari diberlakukannya PSBB adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penularan Virus Corona (Covid-19).

"Ini penting sekali untuk disadari, PSBB ini bukan tentang perintah, ini tentang melindungi warga Jakarta, melindungi masyarakat kita dari penularan," kata Anies.

"Karena itu sekali lagi saya meminta kepada semua komponen di luar sektor-sektor yang dikecualikan, supaya menaati ketentuan ini."

"Tidak lebih, tidak bukan, ini untuk melindungi diri kita sendiri," sambungnya.

Anies mengatakan untuk memastikan aturan PSBB berjalan ia akan mengambil tindakan.

Dirinya bersama Pemprov DKI akan memantau aktivitas perusahaan-perusahaan selama PSBB berlangsung.

"Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di luar sektor yang dikecualikan, yang dikecualikan ada sektor-sektornya, misalnya sektor kesehatan, sektor pangan, kemudian ada sektor transportasi, energi, sektor-sektor yang dikecualikan memang bisa beraktivitas," kata Anies.

Anies melanjutkan, apabila aturan para pengusaha masih saja melanggar aturan PSBB, maka Pemprov DKI Jakarta tidak akan segan untuk mencabut izin usaha mereka.

"Tapi di luar itu tidak bisa, karena itu kami berharap segera ditaati karena review akan dilakukan, dan kami akan melakukan tindakan tegas," ucapnya.

"Bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha, izin usaha-usahanya akan dievaluasi, dan bila melakukan pelanggaran, dan itu berulang terus, maka kita bisa cabut izin usahanya," tambah Anies.

Anies sendiri mengakui dirinya sebisa mungkin menghindari opsi tersebut.

"Kami tidak berharap itu terjadi, karena itu kami minta kepada semuanya untuk mentaati," jelasnya.

Ia lalu kembali menekankan bahwa aturan PSBB dilakukan demi melindungi warga Ibu Kota.

"Sekali lagi ini untuk kepentingan kita melindungi segenap bangsa, khususnya masyarakat di Jakarta, dan seluruh aparat kita akan terus melakukan pemantauan di lapangan, akan menegur, akan mengingatkan," ucap Anies.

Simak videonya mulai menit ke-7.09:

(TribunWow.com/Anung)