PSBB Hari Pertama di Depok, Pengendara Masih Ramai, Walkot Sebut Sumbernya Berasal dari DKI Jakarta

TRIBUNWOW.COM - Kota Depok resmi memberlakukan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) mulai hari ini, Rabu (15/4/2020).

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, pada hari pertama penerapan PSBB, jumlah pengendara justru masih ramai.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menilai kondisi tersebut terjadi lantaran sumbernya berada di DKI Jakarta.

• Beda Kebijakan antara Kemenhub dan Kemenkes soal Ojol selama PSBB, Anies Baswedan Sudah Putuskan

Mohammad Idris menjelaskan faktor pertama masih ramainya pengendara yaitu diakibatkan adanya pembatasan pada moda transportasi umum.

Hal itu secara disadari membuat masyarakat akhirnya berganti menggunakan kendaraan pribadi.

"Kronologisnya kenapa ini terjadi, akhirnya perpindahan transportasi warga ke kendaraan roda dua dan roda empat," ujar Mohammad Idris.

Namun, menurutnya, sumber pertama tetap kembali lagi berada di Jakarta.

Mohammad Idris menilai masih banyaknya perusahaan di Ibu Kota yang masih memperkerjakan pegawainya di kantor.

Maka dari itu, langkah utama yang harus dilakukan yaitu meminta perusahaan atau kantor-kantor di Jakarta untuk menutup semua aktivitasnya, atau bisa memperkerjakan karyawannya di rumah.

Dengan begitu, maka tidak akan ada masyarakat Depok yang tetap nekat pergi ke Jakarta.

• Minta Operasional KRL Distop Selama PSBB, Wawali Bogor: Di Sisi Lain Kita sedang Produksi Covid-19

"Ujung-ujungnya karena banyak mereka yang masih dipekerjakan di kantor-kantor yang sebenarnya tidak ada hubungan ketika mereka dirumahkan," jelasnya.

"Tutup saja kantor itu, diliburkan dulu di Jakarta, sehingga mereka tetap ada di Depok," imbuhnya.

"Ini permasalahannya banyak sekali kantor-kantor di Jakarta yang tidak diliburkan, termasuk kementerian."

Sedangkan di satu sisi, Mohammad Idris mengaku tidak ada pelarangan atau pembatasan untuk kendaraan pribadi.

Maka dari itu, kendaraan pribadi dinilai menjadi akses yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setelah kendaraan umum dibatasi.

"Kalau terjadi seperti ini, akibatnya kendaraan bermotor begitu banyak, dan kita tidak ada pembatasan dari sisi kendaraan pribadi," terangnya.

"Itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau hilirnya ini di Jakarta tidak dirumahkan, khususnya untuk Depok dan Bogor yang menggunakan kereta api," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-2.10:

• Minta Daerah Serius Tangani Virus Corona, Jokowi Tegaskan agar Alihkan Anggaran untuk Covid-19

• Hanya ASN Golongan 3 ke Bawah yang Dapat THR, Berikut Penjelasan Lengkap Menkeu Sri Mulyani

5 Kepala Daerah di Jabar Sepakat Minta KRL Diberhentikan

Lima daerah di Jawa Barat resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai hari ini, Rabu (15/4/2020).

Lima daerah tersebut tergabung dalam wilayah Bodebek atau Kabupaten/Kota Bogor, Depok dan Kabupaten/Kota Bekasi.

Dilansir TribunWow.com, untuk mendukung berjalannya PSBB, lima kepala daerah yang menerapkan kebijakan tersebut sepakat meminta aktivitas transportasi kereta rel listrik (KRL) supaya dihentikan.

Lima kepala daerah tersebut secara kolektif sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Perhunungan.

Kepastian ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (14/4/2020).

Dirinya mengatakan keputusan tersebut terpaksa harus diambil menyusul adanya penumpukan calon penumpang pada beberapa stasiun di lima wilayah tersebut, khususnya pada hari Senin (13/4/2020) pagi.

Hal seperti itu dirasa justru bisa membuat penerapan PSBB menjadi tidak efektif, bahkan dirasa sia-sia.

• Setelah Bodebek, Ridwan Kamil Ajukan PSBB untuk Bandung Raya, Rencana Diterapkan Rabu Pekan Depan

"Karena kemarin dikoordinir oleh Wakil Wali Kota Bogor, maka kita bikin surat, lima daerah ini kepada Pak Gubernur," ujar Rahmat Effendi.

"Pak Gubernur nanti bikin surat kepada Menteri Perhubungan, karena di situ ada overlap," jelasnya.

Rahmat Effendi menjelaskan jika sebelumnya Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim sudah mengusulkan hal itu kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Jabodetabek, Senin (13/4/2020).

Sedangkan tanggapan dari pihak KCI sendiri, menurut Rahmat Effendi juga tidak merasa keberatan jika untuk kebaikan semuanya.

Pihak KCI akan mengikuti permintaan dari pemerintah daerah.

"KCI sih sudah mengikuti apa yang daerah mau dan apa yang daerah anggap penting," ungkapnya.

• Daftar 55 Titik Razia dan Penyekatan di Kabupaten Bogor yang Mulai PSBB Hari Ini Rabu 15 April

Meski begitu, dirinya menyadari untuk mewujudkan kebijakan tersebut tentunya membutuhkan proses.

Apalagi KRL tersebut bukan hanya di bawah kendali Pemerintah Jawa Barat, melainkan juga dari Pemerintah DKI Jakarta.

Termasuk juga tergantung keputusan dari Menteri Perhubungan.

"Tetapi kan tentunya harus ada proses," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-2.10

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)