Nilai Janji Jokowi soal Santunan Sudah Siap, Trubus Rahardiansyah: Tapi Kenyataan di Lapangan Belum

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengomentari soal Jaring Pengaman Sosial atau bantuan pada rakyat kurang mampu saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah.

Hal itu diungkapkan Trubus Rahardiansyah saat menjadi narasumber di acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (13/4/2020).

Mulanya, Trubus Rahardiansyah menduga Pemda mulai kerepotan mengatasi PSBB.

• Sedikit Terkekeh, Pengamat Sebut Kebijakan Publik PSBB di Jakarta Belum Efektif: Masih Sama Saja

"Memang ini harusnya tidak semua diserahkan pada daerah. Artinya dengan PSBB sebenarnya daerah sudah mulai berat."

"Berat artinya apa, anggaran itu sudah kesedot banyak dalam rangka untuk ikut membantu memutus penyebaran Covid-19 itu sendiri," kata Trubus.

Sehingga, Pemerintah Pusat harus lebih meningkatkan perannya agar tak terkesan lempar tanggung jawab.

"Jadi dengan demikian yang perlu ditegaskan di sini adalah bagaimana peran pemerintah pusat agar seolah-olah pemerintah pusat tidak lempar handuk, seolah urusan menjadi urusan pemerintah daerah," ucap dia.

Pasalnya, anggaran yang dimiliki Pemda juga sangat terbatas.

"Iya kalau melihat seperti itu ya indikasinya jadi ke sana. Karena kalau seperti itu kan pemerintah daerah mau tidak mau harus membiayai dengan anggaran yang memang terbatas itu," sambungnya.

• Kabar Gembira, Ahok Beri Cashback untuk Ojol yang Beli Produk Pertamina di Tengah Virus Corona

Hal itu bisa semakin parah mengingat di beberapa daerah anggaran yang dimiliki tak cukup besar.

"Ini harusnya didiskusikan kembali agar pemerintah daerah karena semua pemerintah daerah dalam hal ini, tidak semua daerah memiliki anggaran yang sama."

"Lah kalau daerahnya itu anggarannya kecil, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kecil ya babak belur," ungkapnya.

Lalu, Trubus menyinggung Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang turut menjadi narasumber di acara itu mengatakan bahwa anggarannya terbatas.

"Sehingga seperti misalnya Bekasi tadi, anggarannya habis untuk membiayai birokrasi," pungkasnya.

Trubus mengatakan jika tak ada campur tangan Pemerintah Pusat lebih mendalam maka risikonya Pemda mau tak mau mencari anggarannya sendiri.

Lalu, ia menyinggung soal bantuan yang dijanjikan Pemerintah Pusat juga belum terealisasi semuanya.

"Iya resiko yang harus dihadapi ya tentu kemudian, pemerintah daerah harus berinovasi mencari anggaran-anggaran kan gitu."

"Artinya itu mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya karena bagaimanapun juga atau bahasa ini jaring pengaman sosial kan belum sampe ke daerah," kata dia.

Trubus merasa bahwa apa yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah tampak bahwa Pemerintah Pusat berkomitmen membantu masyarakat.

• Bahas Nasib Warga Miskin saat PSBB, Karni Ilyas: Kasih Nasi Bungkus dong, Jangan Suruh Urus Surat

Meskipun, apa yang terjadi di lapangan belum terlihat.

"Ya kalau secara apa yang disampaikan Bapak Presiden sudah siap, tapi kenyataan di lapangan kan belum."

"Artinya di beberapa daerah belum menerima akhirnya daerah itu menggunakan anggaran yang dia punya sendiri," ujarnya.

Ia meminta agar Pemerintah Pusat bisa benar-benar menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran.

Jika tidak, maka apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi sebenarnya tidak sesuai.

"Jadi dari Pemerintah Pusat belum cair sebagaimana yang dijanjikan, jangan sampai kemudian apapun bentuknya, misalnya PKH, BLT ataupun sembako dan semuanya yang jumlah Rp 110 triliun itu bisa tepat sasaran."

"Kalau tidak masyarakat rentan tadi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak tertolong kondisinya nanti kontraproduktif," kritiknya.

• Apresiasi 3 Hari PSBB Jakarta, Anies Baswedan Beri Catatan di Hari Keempat: Pergerakan Lebih Tinggi

Lihat vidoenya mulai menit ke-26:37:

Jokowi Jamin Bantuan Bukan Omong Kosong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan statement tegas terkait masalah bantuan untuk warga terdampak Virus Corona (Covid-19).

Pernyataan tersebut ia keluarkan saat mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Senin (13/4/2020).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan akan menjamin pada minggu ini, seluruh bantuan kepada masyarakat akan tersalurkan.

• Sempat Viral, Kini Polisi Telah Amankan Oknum Driver Ojol yang Provokasi Berlaku Beringas

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/4/2020), awalnya Jokowi menyampaikan instruksinya kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jokowi mengatakan dirinya ingin agar dalam kurun waktu tujuh hari, terhitung sejak Senin (13/4/2020), seluruh bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, agar segera berjalan.

"Yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi," kata Jokowi.

"Saya minta menteri sosial, menteri keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan," lanjutnya.

Jokowi mengatakan situasi Indonesia kini sudah amat mendesak.

Ia lalu memaparkan sejumlah program bantuan yang harus segera berjalan.

Program-program tersebut di antaranya adalah Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, dan pembagian sembako di daerah Jabodetabek.

Jokowi kembali menekankan agar semua bantuan tersebut bisa dijalankan minggu ini.

"Semuanya harus jalan minggu ini," tegasnya.

Presiden yang menjabat di periodenya yang kedua itu, lanjut bercerita mengenai kondisi masyarakat yang sudah sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Jokowi juga tak ingin negara dicap hanya membual soal bantuan-bantuan untuk warga terdampak Covid-19.

"Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat, jangan nanti di bawah melihat bahwa kita hanya omong saja, tetapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," paparnya.

Simak videonya mula menit ke-5.20:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung)