Rangkul Facebook hingga YouTube untuk Berantas Hoaks Covid-19, Menkominfo: Masyarakat Harus Cerdas

"Karenanya kami minta kepada platform bersangkutan untuk segra melakukan proses takedownnya," tambah Johnny.

Johnny menegaskan, bahwa secara khusus tidak pengategorian antara hoaks dan disinformasi.

Keduanya merupakan pelanggaran hukum yang akan ditunda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Kami secara khusus juga menyampaikan terkait hoaks dan disinformasi tidak boleh dibuat kategori, semuanya adalah pelanggaran hukum."

"Termasuk pelanggaran hukum, dan aturan yang ada di Indonesia, baik undang-undang hukum pidana maupun secara khusus undang-undang ITE yang selam ini kita gunakan."

Oleh karenanya, Kominfo secara tegas menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap cerdas dalam menggunakan seluruih fasilitas digital.

Diharapkan, masyarakat dapat menyaring dan memilah kabar atau berita hoaks dan disinformasi yang lalu lalang di platform digital.

"Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat, di momentum saat ini untuk menggunakan seluruh fasilitas di ruang digital kita secara cerdas," tandasnya.

Lihat videonya mulai dari awal

Disebut Tak Transparan soal Virus Corona,  Achmad Yurianto: Terserah

Dalam penanganan Virus Corona, pemerintah pusat dinilai oleh banyak pihak tidak transparan, khususnya terkait data kasus pasien positif Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, misalnya saja terjadi adanya perbedaan atau ketidaksinkronan data Virus Corona antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, juru bicara pemerintah penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengaku tidak terlalu memikirkan penilaian tersebut.

Yurianto mengatakan dirinya hanya akan menyampaikan fakta berdasarkan data yang telah didapat.

Oleh karenanya, dirinya menegaskan tidak akan membicarakan suatu hal yang tidak ada datanya.

Hal tersebut disampaikan Yurianto dalam acara Prime Talk yang tayang di kanal Youtube metrotvnews, Senin (6/4/2020).