Penerima Kartu Pra-kerja Diperbanyak Jadi 5,6 Juta Orang, Menaker Alokasikan Rp 20 Triliun

Kemudian peserta Kartu Pra-kerja 2020 juga akan menerima insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei atau total Rp 150.000 per peserta.

Dana untuk pelatihan tetap dianggarkan karena pemerintah berharap masyarakat, terutama yang kehilangan pekerjaan akan bisa mendapat keterampilan baru.

Sehingga, setelah wabah Covid-19 di Indonesia bisa diatasi, masyarakat dapat menggunakan bekal keterampilan tersebut untuk mendapat pekerjaan atau berwirausaha.

"Harapan kita, setelah Covid-19 ini lewat, kondisinya normal, maka kita berharap kompetensi yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman terutama yang di PHK," jelas Ida.

"Apalagi kemudian pelatihan-pelatihan itu mengarah pada kewirausahaan."

"Jadi setelah pelatihan ini selesai mereka punya keterampilan baru, punya kompetensi baru, dia bisa mengembangkan usahanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ida sempat menjelaskan bahwa Kartu Pra-kerja tersebut awalnya diberikan untuk pencari kerja dan pengangguran.

• Pemprov Jabar Kerjasama dengan Ojol dan Opang Salurkan Bantuan Sosial, Ridwan Kamil: Mulai 16 April

"Kartu Pra-kerja ini sebenarnya adalah pelatihan vokasi yang sebelum kondisi merebaknya Covid-19 ini diarahkan untuk mereka yang mencari kerja atau pengangguran yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar Ida.

"Tapi karena kondisi Covid-19 ini dampaknya sangat luas, maka orientasi penerima Kartu Pra-kerja ini diberikan pada teman-teman Pra-kerja yang terdampak PHK, pekerja yang dirumahkan."

"Pekerja ini pekerja formal dan pekerja informal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang terdampak Covid-19," jelasnya.

Pemberian Kartu Pra-kerja ini pada mulanya dilakukan secara terbuka, namun kini pemerintah akan menentukan siapa saja yang berhak diberikan kartu Pra-kerja tersebut.

"Program Kartu Pra-kerja ini kalau dulu dilakukan secara terbuka dan banyak diberikan kesempatan pada pencari kerja, tapi sekaran ini diarahkan untuk PHK atau yang dirumahkan," kata Ida.

Pihaknya menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi jumlah pekerja yang membutuhkan Kartu Pra-kerja.

"Beberapa minggu ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan identifikasi di provinsinya masing-masing," kata Ida menerangkan.

Untuk mendata para pekerja informal yang juga terdampak Virus Corona, kementrian tenaga kerja telah bekerja sama dengan semua jejaring yang ada.

"Kita lakukan (dari) semua jejaring, kami tidak hanya minta dari dinas ketenaga kerjaan, kami minta dari asosiasi pengusaha, dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," terang Ida.

"Sektor informal itu kan banyak pekerja harian itu masing-masing masih kita jaring," imbuhnya.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:

(TribunWow.com/Via)