Anies Respons Pernyataan Dedie A Rachim soal Pemda Berusaha Sendiri: Sudah Ratas Dipimpin Presiden

Selanjutnya, dirinya membenarkan ada badan koordunasi antar wilayah di Jabodetabek dengan dirinya sebagai ketua.

"Karena mungkin ini kebanyakan antar provinsi kemudian kita di Jakarta ini berurusan dengan Kota, Kabupaten tetangga, jadi kita ada badan koordinasi, kebetulan saya ketuanya, jadi kita kumpul dan kita koordinasikan sama-sama untuk mengantisipasi PSBB," pungkasnya.

• Menikah di Tengah PSBB Wabah Corona? Ini Solusi Anies Baswedan: Silakan Menikah, tapi di KUA

Lihat videonya mulai menit ke-8:28:

Dedie A Rachim Ungkap Pemda Harus Bekerja Sendiri

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menilai seharusnya pemerintah berkonsentrasi dengan penanganan Virus Corona di Jabodatebek.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (8/4/2020), mulanya Dedie A Rachim mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah melakukan apa saja yang harus dipersiapkan terkait Virus Corona.

"Untuk masalah teknis permasalahan seperti ini bagaimana kemudian semua daerah harus menyiapkan diri."

"Kemudian semua daerah harus melakukan langkah-langkah seperti apa ini belum dilakukan," ujar Dedie.

• Dedie A Rachim Ikut Rapat yang Dipimpin Anies Baswedan, Najwa Shihab: Kemenkes Tidak Hadir?

Namun, menurutnya yang menjadi permasalahan di daerahnya adalah keterbatasan fasilitas kesehatan.

"Ya inilah yang menakutkan begini, kapasitas rumah sakit di Bogor ada 22 yang memiliki ruang kompresi negatif untuk isolasi kan hanya ada tiga rumah sakit, salah satunya terbesar RSUD."

"RSUD pun ruang kompresi negatifnya hanya delapan artinya pasien positif Covid-19 hanya delapan yang bisa ditampung," katanya.

Hal itu tidak sesuai dengan pasien positif Virus Corona yang terus bertambah.

Mau tak mau, daerah harus berpikir secara mandiri terkait masalah tersebut.

"Nah kita berkejar-kejaran dengan pertumbuhan jumlah Covid-19 positif kan, maka dari situ kita harus berusaha sendiri, berpikir sendiri, bagaimana meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi paling tidak bisa menampung lah kalau memang terjadi outbreak," katanya.

Menurutnya, harusnya diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Pusat.