Sandiaga Uno Tanggapi Terpaan Ekonomi Indonesia di Tengah Corona: Saya Khawatir Timbul Masalah Baru

TRIBUNWOW.COM - Mantan Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno memberikan tanggapannya terkait peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi di tengah wabah Virus Corona (Covid-19).

Sandiaga mengatakan pemerintah harus bisa bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi.

Ia menduga apabila masalah tidak segera diselesaikan sebelum bulan Ramadan tiba, maka akan muncul masalah baru.

• PSBB Disetujui Menkes, Anies Baswedan Miliki Kendali Penuh atas Penanganan Corona di DKI Jakarta

Penjelasan tersebut ia unggah lewat akun Instagram milknya @sandiuno, Senin (6/4/2020).

Pada unggahan tersebut, awalnya Sandiaga turut menyampaikan simpatinya kepada para pengusaha yang terdampak Covid-19.

"Hati, dan doa saya selalu bersama mereka di luar sana, khususnya pengusaha menengah, 64 juta pengusaha kecil," kata Sandiaga.

"Kini mereka harus bertahan hidup," lanjutnya.

Sandiaga lalu membandingkan situasi di Indonesia saat ini lebih parah dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998.

"Kejadian ini berbeda dengan tahun 97-98, tahun 97-98 tingkat permintaan masih ada," katanya.

"Sekarang ini karena kita menghadapi serangan Virus Covid-19, permintaan runtuh," sambungnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut lalu menyinggung soal bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

"Saya bicara dengan pengusaha menengah, dan juga besar, mereka berjuang keras," katanya.

"Paket yang ditawarkan akan memberikan pengiriman dana langsung kepada 10 juta keluarga, termasuk dana bagi pengangguran atau dana pra kerja," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengakui bahwa bantuan pemerinta memang akan meringankan beban masyarakat, namun ia menilai hal tersebut belum cukup untuk memastikan kebutuhan masyarakat.

"Hal ini akan mengurangi tekanan, namun saya yakin ini tidak cukup, karena kita harus melihat antara enam-delapan persen pendapatan kotor kita, paket ini hanya sekitar empat persen," katanya.

Meskipun meragukan upaya pemerintah akan cukup, Sandiaga juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran akibat Covid-19.

"Hal lain yang dikucurkan Pak Jokowi insentif di bidang fiskal."

"Insentif pajak, hal ini memberikan kelonggaran bagi perusahaan besar, dan mencegah mereka melakukan pemutusan hubungan kerja."

"Pemberhentian kerja besar-besaran dapat dihindari jika mereka diberikan sedikit kelonggaran, ini di luar dugaan, saya tak pernah melihat kejadian seperti ini," papar Sandiaga.

• 9 Wanita Penghibur di Binjai Diamankan, Asyik Joget di Kafe Remang-remang di Tengah Pandemi Corona

Sandiaga kemudian meminta agar pemerintah bisa segera merealisasikan segala langkah bantuan ekonomi terhadap masyarakat.

Ia berharap seluruh bantuan ekonomi yang diberikan dapat memastikan kebutuhan masyarakat sebelum bulan Ramadan tiba.

Dirinya menduga apabila kebutuhan masyarakat tidak segera terpenuhi sebelum Ramadan, maka akan muncul masalah baru.

"Masih banyak pertanyaan tentang penerapan, dan secepat apa kebijakan ini akan dilaksanakan," ucap Sandiaga.

"Kita harus bergerak lebih cepat, karena saya mengkhawatirkan sepanjang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan sudah semakin dekat."

"Jika masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka akan tercukupi, saya rasa akan timbul masalah yang meresahkan."

"Saya menyarankan pemerintah bergerak secepat mungkin," tandasnya.

Kekhawatiran Sandiaga juga tercermin lewat caption yang ia tulis di unggahannya tersebut.

"Realokasi anggaran negara harus betul-betul difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 ini,

Apalagi bulan ramadhan sudah dekat, jika masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka tercukupi, saya khawatir takut akan timbul masalah baru yang meresahkan." tulis Sandiaga.

• Khofifah Siapkan Pemakaman Jenazah Pasien Virus Corona di Tempat Khusus, Antisipasi Penolakan Warga

6 Bansos Jokowi di Tengah Wabah Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal utama terkait bantuan sosial (bansos).

Pada anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak keluarga penerima manfaat.

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kedua, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima yang mulanya hanya 15,2 juta jiwa.

Selain itu nilainya juga naik menjadi 30 persen.

Mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

Ketiga, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun yang mulanya hanya Rp 10 triliun.

Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.

”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.

Keempat, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tutur Mantan Wali Kota Solo ini.

Kelima, Jokowi menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, pemerintah akan membantu meringankan pembayaran kredit.

Jokowi mengatakan bahwa kebijakan itu khusus bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.

• Pidato Lengkap Jokowi soal Listrik Gratis hingga Keringanan Pembayaran Kredit bagi Pekerja Informal

Kebijakan tersebut akan dimulai per April.

Selain itu, Presiden ke-7 Indonesia tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan keringana kredit bisa melalui online.

Sehingga warga tak perlu ke bank atau jasa leasing.

"Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelas Jokowi,

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

"Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” imbuhnya. (TribunWow.com/Anung/Mariah Gipty)

Baca juga artikel ini di Tribunnews.com dengan judul Sandiaga Uno Tanggapi Terpaan Ekonomi Indonesia di Tengah Corona: Saya Khawatir Timbul Masalah Baru