Breaking News:

Virus Corona

Soal Isu Keretakan Hubungannya dengan Anies Baswedan, Luhut Pandjaitan: Dibikin Seolah-olah Ramai

Luhur Binsar Pandjaitan angkat bicara soal isu yang menyebut memanasnya hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Youtube/KompasTV
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi tudingan bahwa dirinya sebagai pembisik Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan angkat bicara soal isu yang menyebut hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanas.

Dilansir TribunWow.com, diketahui sebelumnya Luhut Binsar membatalkan kebijakan Anies Baswedan yang akan melarang bus antar kota antar provinsi (AKAP) masuk ke wilayah DKI Jakarta demi mengurangi resiko penularan Virus Corona.

Menanggapi hal itu, secara tegas Luhut membantah kabar miring tersebut.

Menurutnya, hingga kini hubungan pemerintah pusat dengan Anies Baswedan terjalin sangat baik.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat jadi narasumber dalam acara Rosi di KompasTV, Kamis (2/4/2020)
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat jadi narasumber dalam acara Rosi di KompasTV, Kamis (2/4/2020) (Youtube/KompasTV)

Luhut Binsar Batalkan Kebijakan Anies Baswedan soal Corona, Fadli Zon Curigai Adanya Ketegangan

Sampaikan 4 Strategi Penanggulangan Virus Corona di DKI Jakarta, Dokter Aman: Harus Sekarang

Pernyataan itu disampaikan Luhut melalui tayangan 'ROSI' KompasTV, Kamis (2/4/2020).

"Hubungan kita sama DKI baik-baik aja kok, ada orang bikin gini bikin itu ya supaya bikin seolah-olah ramai," ucap Luhut.

"Enggak ada yang ramai, biasa-biasa aja kok."

Tak hanya dengan Pemrov DKI Jakarta, Luhut juga mengklaim hubungannya dengan semua menteri terjalin baik dan kompak.

"Enggak ada yang aneh kok, semua prosedur yang ada kita turuti aja," terang Luhut.

"Kita bekerja dalam sistem, hubungan kami di antara menteri-menteri juga bagus, kompak."

Keluhkan Dampak Corona, Ussy Sulistiawaty: Kesusahan Segala Aspek, Mau Gimana Berusaha, Bertahan Aja

Meskipun begitu, Luhut mengaku menerima semua kritik yang dilayangkan pada pemerintah pusat, terutama soal penanganan Virus Corona.

Ia menjelaskan, tak ada satupun hal yang bisa dilakukan secara sempurna.

"Dengan daerah juga kompak, ada kadang-kadang kritik sana-sini diluruskan," kata Luhut.

"Mau sempurna ya enggak bisa lah namanya aja di dunia kok. Jadi enggak ada yang aneh kalau menurut saya."

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung berbagai tudingan yang menyebut Jokowi lamban membuat kebijakan untuk menangani Virus Corona.

Menurut Luhut, selama ini presiden sudah mengikuti prosedur yang jelas sebelum mengambil keputusan.

"Orang bilang presiden lambat memerintah, mananya yang lambat?," tanya Luhut.

"Proses pengambilan keputusan kan kentara, kita harus dengerin informasi-infomasi dari berbagai pihak sebelum kita membuat keputusan itu untuk memperkecil kemungkinan kesalahan."

Lantas, ia menyebut telah belajar dari sejumlah negara soal penanganan Virus Corona sebelum memberikan masukan kepada presiden.

Luhut pun membantah jika disebut hanya dirinya yang kerap memberikan masukan kepada Jokowi.

Keluhkan Dampak Corona, Ussy Sulistiawaty: Kesusahan Segala Aspek, Mau Gimana Berusaha, Bertahan Aja

"Kita belajar dari India, kita belajar dari Italia, China, Korea Selatan, Malaysia. Kita belajar semua belajar, kita berikan pandangan kepada presiden," ucapnya.

"Jangan dibilang hanya saya, saya hanya bagian dari sistem itu."

Tak hanya itu, Luhut juga membantah jika disebut sebagai pembisik Jokowi.

Ia menegaskan bahwa Jokowi bukanlah sosok presiden yang bisa diatur-atur.

"Kadang orang bilang 'Menko Maritim pembisik', presiden itu bukan manusia yang bisa diatur-atur kok," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-6.35:

Komentar Fadli Zon

Sementara itu, pada kesempatan lain, Fadli Zon menyoroti beda pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Terkait hal itu, Fadli Zon menduga adanya ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan Virus Corona.

Bahkan, menurutnya banyak kebijakan yang baik dari daerah yang justru ditolak oleh pemerintah pusat.

Bahas Corona, Fadli Zon Singgung Pernyataan Jokowi Berubah-ubah: Pemerintah Sekarang Ada Dua

Komedian Asal Inggris, Eddie Large Meninggal Dunia setelah Terjangkit Virus Corona

Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam acara 'DUA SISI' tvOne, Kamis (2/4/2020).

"Jadi kalau saya lihat memang desakan dari pemerintah daerah, termasuk DKI yang merupakan episentrum," ucap Fadli.

Ia pun menyinggung keinginan Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Namun, menurutnya yang terjadi kini justru ketengangan pemerintah pusat dan daerah akibat kebijakan yang berbeda.

"Kan sebetulnya kesan itu adalah ada keinginan untuk melakukan karantina wilayah supaya penyebaran ini bisa dikurangi, dihambat, bahkan tidak ke daerah-daerah," kata Fadli.

"Tetapi kita melihat ada semacam ketegangan antara daerah dengan pusat ini."

Terkait hal itu, Fadli lantas membahas kebijakan Luhut Binsar yang membatalkan keinginan Anies Baswedan untuk melarang Bus AKAP masuk ke wilayah DKI Jakarta.

Begini Cara Dapat Token Listrik Gratis dari PLN untuk yang Terdampak Corona, Bisa Klaim via WhatsApp

Menurut Fadli, pemerintah pusat justru menolak kebijakan bagus dari daerah untuk mempercepat penanganan Virus Corona.

"Misalnya Jakarta, kemarin gubernur DKI melarang bus antar kota antar provinsi tapi kemudian dianulir oleh Menko Kemaritiman dan Investasi," ungkapnya.

"Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan bagus, bahkan inisiatif awal itu apa yang disebutkan di dalam PSBB sebetulnya sudah dilakukan oleh daerah."

Melanjutkan penjelasannya, Fadli pun menyoroti soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Faldi menilai, PSBB justru sudah dilakukan pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh sang presiden.

"Misalnya soal kerja dari rumah, soal libur sekolah, soal WNA juga banyak sebenarnya resistensi dari daerah," ucapnya.

"Jadi sebetulnya PSBB itu terlambat, udah dilakukan 2-3 minggu yang lalu sebetulnya oleh daerah."

Karena itu, menurutnya untuk menangani wabah Virus Corona pemerintah pusat lebih tepat menerapkan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB.

"Jadi justru karantina wilayah lebih tepat dengan catatan itu, salah satu pasal dalam undang-undang juga menyebutkan ada kewajiban negara terhadap mereka yang terdampak," pungkasnya. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)

Baca juga artikel ini di Tribunnews.com dengan judul Soal Isu Keretakan Hubungannya dengan Anies Baswedan, Luhut Pandjaitan: Dibikin Seolah-olah Ramai

Tags:
Anies BaswedanLuhut Binsar PandjaitanVirus Corona
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved