Debat Saling Tunjuk dengan Haris Azhar soal Kredit Ojol, Fadjroel Akhirnya Pilih Diam dan Buka HP

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan terjadi antara aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar dengan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman terkait penanganan Virus Corona.

Hal itu terjadi saat keduanya tampil di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (31/3/2020).

Perdebatan tersebut terkait bantuan penangguhan kredit para pekerja informal, seperti ojek online.

• Di Depan Fadjroel, Sosiolog UI Imam Prasodjo soal Virus Corona: Kita Perlu Jubir-jubir yang Pas

Haris Azhar bertanya-tanya bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi terkait penangguhan kredit.

"Betul tadi sore saya lihat juga di TV, presiden sudah umumkan uang listrik di bawah 450 kVa akan digratiskan beberapa hal dan lain-lain."

"Pertantayaan saya konkrit, nanyanya ke mana? Ngambil duitnya seperti apa. Saya sudah dihubungi oleh 7 ojek online yang ngambil mobil, ngambil motor, kredit," tanya Haris Azhar.

Menurut dia, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal bantuan pada masyarakat tersebut masih membingungkan.

"Mereka itu sekarang bingung, datang ke banknya, banknya bilang enggak ada kebijakannya, karena pidato, statement enggak bisa dipakai," ucap Haris.

• UPDATE Virus Corona di Indonesia 1 April 2020: 1677 Kasus Positif, 157 Meninggal, 103 Sembuh

Lantas, ia menyinggung perkataan Fadjroel yang menyebut statement saja itu tak cukup menangani masalah.

"Seperti yang Juru Bicara bilang kepada saya statement jangan dipakai, nah ini bener nih, statement itu benar dalam hal ini bener."

"Orang yang ngajuin kredit punya utang sama bank segala macam," singgungnya. 

Saat Haris Azhar menyampaikan sejumlah koreksi, Fadjroel Rachman menuding aktivis HAM itu menggunakan data yang keliru.

Perdebatan di antara keduanya pun tak dapat dihindari.

"Anda membuat kesimpulan dari data yang keliru," sahut Fadjroel.

Geram ucapannya terus disela, Haris lantas menyindir dengan menyatakan akan mendonasikan waktu bagi Fadjroel untuk memberikan penjelasan.

"Bentar dulu, kalau Anda kurang waktu untuk bicara saya donasiin buat Anda. Anda, negara kan lagi butuh donasi," ucap Haris.

"Iya, kasih ke saya," jawab Fadjroel.

Menurut Fadjroel, Haris menyampaikan informasi dari data yang keliru.

Karena itu, ia justru merasa iba pada aktivis HAM tersebut.

"Anda ini pura-pura tapi data Anda enggak karuan lalu Anda ambil kesimpulan, kasihan sekali," kata Fadjroel.

Namun, di tengah perdebatan tampak Karni Ilyas hanya terdiam sembari menyaksikan kedua tokoh itu beradu argumen.

Tak hanya itu, Karni Ilyas juga sesekali garuk-garuk muka saat keduanya berdebat.

"Saya kasih petunjuk karena Anda juru bicara presiden tapi enggak bicara soal rakyat," kata Haris.

"Kasihan masyarakat yang merasa seolah-olah Anda ini seorang ahli sains, padahal Anda anti-sains, tanpa data yang benar."

Melihat perdebatan keduanya, Karni Ilyas pun kembali melerai

Ia lantas mempersilakan Haris untuk kembali bicara.

"Ya udah, Anda cukup biar dia yang ngomong. Biar dia mau jawab apa," imbau Karni Ilyas.

Melanjutkan penjelasannya, Haris lantas kembali 'menyerang' Fadjroel.

"Ya ini datanya saya kasih tahu, Anda kupingnya enggak mau buka sih," kata Haris.

Menurut Haris, kini banyak ojek online yang justru kebingungan mengurus penangguhan cicilan kredit yang disampaikan oleh Jokowi.

"Itu yang para ojek datang ke bank, ke perusahaan leasing, perusahaan leasing-nya bilang 'Saya enggak punya rujukan hukumnya untuk menunda'," ujar Haris.

Ucapan Haris itu pun sejalan dengan pernyataan Karni Iyas yang menyebut banyak ojek online yang meminjam uang ke swasta demi menutup kebutuhan hidup.

"Tidak hanya leasing ya, mereka juga pinjam ke apa tuh, swasta itu loh," sahut Karni Ilyas.

Namun, belum selesai Karni Ilyas bicara, Fadjroel pun kembali meminta izin untuk memotong penjelasannya.

"Bang Karni, boleh saya memotong?," tanya Fadjroel.

Hal itu pun kembali membuat Haris kesal hingga melontarkan sindiran.

"Bang Karni, udah kita diem aja, perlu banyak bicara dia," sindirnya.

Kemudian, mendapat kesempatan menjawab, Fadjroel menjelaskan bahwa para pekerja informal yang masih ditagih utang bisa melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Gini Bang Karni, nah ini jika ada penagih utang atau debt collector yang meneror nasabah bertindak tidak sesuai ketentuan."

"Nasabah dapat melaporkan ke bank atau laporan ke OJK dengan menyebutkan nama, perusahaan, bank, atau leasing tersebut melalui 157," jelas Fadjroel.

• Di ILC, Imam Prasodjo Persilakan Warga Kritik Pemerintah soal Penanganan Corona: Bukannya Kita Benci

Kemudian, ia menegaskan bahwa masyarakat bisa mendapat infomasi lebih lanjut melalui layanan informasi yang telah disediakan.

"Tolong Bung Haris dicatat, telepon 157, Whatssappnya 0811157157 serta pesan elektronik konsumen ke @OJK.go.id sudah saya jawab, makanya jangan bikin kesimpulan yang mengada ada," katanya.

Disebut memberikan data yang mengada-ada, Haris langsung membantahnya.

"Saya enggak bikin yang mengada-ada, Anda jangan nuduh sembarangan," protes Haris sambil menunjuk Fadjroel.

Lalu, Fadjroel Rachman tak menanggapi lagi perkataan Haris Azhar.

Dia memilih untuk menaruh perhatiannya ke ponsel.

• Perbedaan Status Darurat Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Apa Dampaknya?

Simak videonya mulai menit ke-14.50:

 6 Bansos Jokowi bagi Warga Terdampak Virus Corona:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal utama terkait bantuan sosial (bansos).

• Ari Lasso Kebingungan Turuti Permintaan Ojol karena Virus Corona: Jangan Masuk Dulu, di Luar Saja

Pada anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak keluarga penerima manfaat.

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kedua, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima yang mulanya hanya 15,2 juta jiwa.

Selain itu nilainya juga naik menjadi 30 persen.

Mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

Ketiga, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun yang mulanya hanya Rp 10 triliun.

Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.

”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.

• Wartawan dengan Gejala Virus Corona Meninggal seusai Ditolak RS Rujukan, Mengapa Bisa Terjadi?

Keempat, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tutur Mantan Wali Kota Solo ini.

Kelima, Jokowi menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, pemerintah akan membantu meringankan pembayaran kredit.

Jokowi mengatakan bahwa kebijakan itu khusus bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.

• Pidato Lengkap Jokowi soal Listrik Gratis hingga Keringanan Pembayaran Kredit bagi Pekerja Informal

Kebijakan tersebut akan dimulai per April.

Selain itu, Presiden ke-7 Indonesia tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan keringana kredit bisa melalui online.

Sehingga warga tak perlu ke bank atau jasa leasing.

"Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelas Jokowi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

"Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty/Janyanti Tri Utami)

Baca juga artikel ini di Tribunnews.com dengan judul Debat hingga Saling Tunjuk dengan Haris Azhar soal Kredit Ojol, Fadjroel Rachman Akhirnya Pilih Diam