Virus Corona
Singgung Ridwan Kamil, Fadjroel Rachman Peringatkan Warga yang Nekad Mudik saat Virus Corona
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memastikan DKI Jakarta tak akan lockdown akibat Virus Corona.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memastikan DKI Jakarta tak akan lockdown akibat Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com , Fadjroel Rachman menyatakan opsi yang mungkin akan dipilih untuk mengatasi Virus Corona yakni dengan pembatasan isolasi terbatas.
Terkait hal itu, ia lantas menyinggung upaya pemerintah mencegah warga mudik ke kampung halaman untuk mencegah penularan Virus Corona.

• Gamblang Komentari Kebijakan untuk Atasi Corona, Karni Ilyas: Buah Simalakama Buat Rakyat Kecil
• Sebut Kebijakan Pemerintah soal Local Lockdown Sudah Terlambat, Said Didu: Karantina Kok Diumumkan
Pernyataan tersebut disampaikan Fadjorel Rachman melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (30/3/2020).
"Tidak ada, yang ada cuma pembatasan sosial berskala besar dan kemudian pendisiplinan hukum," ucap Fadjrel.
Terkait hal itu, ia pun menyinggung pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal penaganan Virus Corona.
Tak hanya itu, Fadjroel juga turut menyinggung ucapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Kalaupun ada, istilahnya itu misalnya dikeluarkan Gubernur Jawa Timur yang dia sebut partial isolation, isolasi terbatas," ujar Khofifah.
"Yang seperti tadi dikatakan Gubernur Jawa Barat, ada RT, RW, desa atau kelurahan itu bisa saja dilakukan isolasi terbatas."
Fadjroel menjelaskan, kebijakan soal penanganan Virus Corona sepenuhnya berada di tangan presiden.
Namun, menurutnya Jokowi tak akan memilih lockdown sebagai solusi.
• Karena Virus Corona, Inggris Kini dalam Status Darurat untuk Pertama Kali sejak PD II
"Tetapi kalau kebijakan karantina wilayah provinsi atau total nasional itu hanya akan di tangan presiden," kata Fadjroel.
"Tapi kan keputusan hari ini presiden tidak memilih opsi tersebut walaupun ada di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018."
Ia menjelaskan, Jokowi hanya akan memilih opsi pembatasan sosial dan pendisiplinan hukum.
"Presiden hanya mengambil opsi pembatasan sosial plus pendisiplinan hukum," ujarnya.