Sebut Kebijakan Pemerintah soal Local Lockdown Sudah Terlambat, Said Didu: Karantina Kok Diumumkan

TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu menyoroti kebijakan pemerintah terkait rencana local lockdown atau yang dikenal karantina wilayah.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan kanal Youtube MSD, Senin (30/3/2020), Said Didu mengatakan rencana karantina wilayah dinilai sudah terlambat.

Said Didu paham tujuan dari pemerintah yang akan memberlakukan karantina wilayah, yakni untuk membatasi keluar masuk di setiap daerah tertentu.

• Karantina Wilayah DKI Jakarta, Anies Baswedan Minta 5 Sektor Ini Tetap Jalan di Tengah Virus Corona

Dengan begitu, persebaran Virus Corona bisa diminimalisir, terlebih untuk daerah yang masuk kategori zona merah, terutama DKI Jakarta.

Namun, menurut Said Didu, situasinya saat ini sudah banyak orang yang melakukan mudik semenjak digembor-gemborkannya rencana karantina wilayah tersebut.

"Sekarang problemnya adalah tujuan karantina wilayah kan adalah untuk melarang yang didalam terkena wabah keluar dan melarang orang luar wabah masuk," ujar Said Didu.

"Sekarang ini semua sudah keluar, sudah banyak yang mudik," imbuhnya.

Said Didu lantas menilai hal tersebut merupakan kesalahan dari pemerintah pusat.

Karena menurutnya, pemerintah seharusnya tidak perlu mengumumkan rencana kebijakan tersebut dan bisa langsung dapat diterapkan ketika sudah siap.

Dengan begitu, maka tidak akan ada peluang bagi masyarakat untuk melakukan mudik untuk meninggalkan kota yang ditetapkan karantina wilayah.

Apalagi untuk saat ini kebijakan tersebut juga masih dalam tahap rencana.

"Yang menarik kan kemarin ada pengumuman bahwa sidang kabinet terbatas akan diadakan minggu depan tentang karantina wilayah, karantina wilayah kok diumumkan," jelasnya.

"Segera keluar dan semua orang akan berdesak-desak maka akan terjadi wabah yang semakin meluas," pungkasnya.

• Kondisi Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Baswedan: 283 Pemakaman, Jangan Hanya Anggap Angka Statistik

• Terapkan Isolasi Wilayah untuk Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemkot Tegal Gelontorkan Rp 27 Miliar

Simak videonya mulai menit ke- 5.33:

Ada Percepatan Arus Mudik, Jokowi Minta Kepala Daerah Tingkatkan Protokoler

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terjadi percepatan arus mudik dari daerah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Percepatan arus mudik tersebut tentunya tidak terlepas dengan diberlakukannya status tanggap darurat bencana Covid-19, khususnya di DKI Jakarta.

Ditambah lagi dengan adanya rencana akan diberlakukan karantina wilayah dengan membatasi keluar masuk di Ibu Kota.

• Cegah Corona, Wawali Bogor Desak Jakarta Lockdown: Tak Ada Artinya kalau DKI Tak Lakukan Pembatasan

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, Senin (30/3/2020), Jokowi mengatakan sudah ada lebih dari 14 ribu pemudik dari Jabodetabek.

Menurutnya, jumlah 14 ribu pemudik tersebut hanya terhitung dari yang menggunakan armada bus, belum lagi yang memakai alat transportasi lain, termasuk juga kendaraan pribadi.

Jokowi kemudian menjelaskan tujuan utama dari pemudik tersebut yaitu rata-rata ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur.

"Sejak penetapan tanggap darurat di DKI jakarta telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur," ujar Jokowi.

"Dan selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa 14 ribu penumpang dari Jabodetabek," jelasnya.

"Ini belum dihitung pemudik yang menggunakan transportasi lainnya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan kendaraan pribadi," imbuhnya.

Jokowi menilai, para pemudik memang sengaja mempercepat rencana pulang kampungnya dan juga ada faktor terpaksa, khususnya bagi pekerja informal atau wirausaha.

"Saya lihat bahwa arus mudik dipercepat, bukan karena faktor budaya tapi karena memang terpaksa."

• Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Jalan di Tengah Virus Corona, Said Didu: Luhut Hanya Pikirkan Legacy

Maka dari itu, Jokowi meminta kepada setiap kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati untuk meningkatkan pengawasan kepada para pendatang di daerahnya masing-masing.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona, jangan sampai para pemudik membawa virus.

Karena seperti yang diketahui, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat risiko penyebaran Virus Corona tertinggi di Indonesia.

Jokowi juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang sudah berinisiatif lebih dulu dalam memberikan protokol kesehatan bagi para pemudik, seperti di Jawa Tengah dan DIY.

"Untuk warga yang sudah terlanjur mudik, saya minta pada para gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya di wilayah masing-masing," pungkasnya.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan DIY, bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun di keluarahan bagi para pemudik."

"Saya juga peringatkan agar diakukan secara terukur jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)