Karni Ilyas Bingung Rakyat Makan Apa jika Lockdown, Perkirakan Pemerintah Keluar Dana Rp 112 Triliun

TRIBUNWOW.COM - Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas mengira-ngira dana yang harus dikeluarkan jika pemerintah memberlakukan lockdown.

Hal itu diungkapkan Karni Ilyas melalui acara Kabar Petang tv One pada Senin (30/3/2020).

Mulanya, Karni Ilyas mencontohkan driver ojek online yang pendapatannya turun drastis akibat pembatasan sosial kini.

• Gelar Rapat Paripurna, Anggota DPR RI Usulkan Pemotongan Gaji untuk Bantu Penanganan Virus Corona

"Sekarang saya tukang ojek online lah katakan, dia itu sudah enggak dapat penghasilan lagi. Kkatanya hari ini cuma bawa satu penumpang padahal biasanya ada 20 trip," ujar Karni Ilyas.

Akibatnya, ujar Karni Ilyas, mereka kesusahan mencari makan bagi anak dan istri.

Karni menilai, jika diterus-teruskan maka kerusuhan tak bisa dihindarkan.

"Terus makannya makan apa? Anaknya dikasih makan apa? Dan enggak bisa rakyat dibiarkan tidak makan. Itu akan menjadi sebuah kerusuhan," ungkapnya.

Karenanya, Karni menyebut, jika lockdown dilakukan, maka pemerintah harus memberikan subsidi bagi rakyat miskin.

Ia memperkirakan bahwa pemerintah harus menyiapkan ratusan triliun per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat miskin.

"Jadi pemerintah harus siapkan subsidi sebesar-sebesarnya. Dan itu saya hitung minggu lalu, kalau 30 juta rakyat kita miskin, kasih empat juta per bulan, per bulan kita harus keluar Rp 112 triliun," kata dia.

• Terapkan Isolasi Wilayah untuk Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemkot Tegal Gelontorkan Rp 27 Miliar

Namun kemungkinan itu ditepisnya, Karni mempertanya, dari mana pemerintah mendapat dana begitu besar.

"Dari mana anggarannya?" lanjutnya.

Menurut Karni, ketika perantau khususnya sudah tak bisa bekerja maka pilihannya adalah pulang ke kampung.

"Jadi kalau seorang penduduk di Jakarta sudah tidak bisa makan, tidak bisa dapat mata pencaharian, ya tukang asongan, sopir taxi."

"Satu-satunya yang dia pikirkan bagaimana kalau dia pulang kampung? Jadi harus bedain, boleh saja mudik lebaran dibatasi, tapi pulang kampung kalau enggak ada pilihan lagi bagaimana kita menahan di sini," ungkap Karni Ilyas.

Menurutnya pulang kampung banyak dilakukan juga bukan salah rakyat.

Pasalnya, di kota mereka sudah kesulitan hidup.

Sedangkan, di desa setidaknya mereka bisa mendapat makanan dari hasil bercocok tanam.

• Darurat Virus Corona Belum Usai, MenPanRB Tjahjo Kumolo Perpanjang Masa Work From Home bagi ASN

"Enggak bisa disalahkan, dan enggak bisa ditahan. Itu hak asasinya pulang ke kampung."

"Jadi kebutuhan dasar itu sudah ketika dia tidak bisa membayar kos, tidak bisa makan siang, makan malam, sementara kalau dia di kampung masih bisa tanam ubi, tanam singkong, tanam apa," jelasnya.

Apalagi sikap tolong menolong lebih kuat terjadi di kampung halaman.

"Dan bagaimanapun juga paguyuban di kampung lebih tolong menolong dari pada di Jakarta," ucapnya.

Sehingga, pembawa acara Indonesia Lawyers Club ini menyarankan agar masyarakat mampu bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Meski demikian, bukan perkara mudah membuat semua orang mau saling membantu.

"La untuk rakyat Jakarta tidak ada jalan lain, bagaimana kita bergotong royong meringankan beban masyarakat kecil ini."

"Ada tadi saya lihat video ada ajakan satu orang membantu dua orang, dua orang membantu empat orang, itu bagus sekali itu kalau bisa. Tapi menyadarkan orang semua?" ungkap dia.

• Pasien Positif Virus Corona Pertama di Majene Dijemput Ambulans, Warga Sekitar Beri Semangat

Lihat videonya mulai menit ke-4:45:

Jokowi Minta Imbauan Tak Mudik Dilakukan Lebih Tegas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk tidak pulang kampung atau mudik untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat rapat terbatas antisipasi mudik pada Senin (30/3/2020).

Jokowi juga mengatakan bahwa imbauan pada warga untuk tidak mudik dilakukan secara lebih tegas.

• Hotman Paris Tanya Dokter soal Corona, Apakah Penderita Covid-19 Bisa Sembuh Tanpa Bantuan Dokter?

"Demi keselamatan bersama saya juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan ke daerah," ujar Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Lalu, ia menyinggung soal adanya beberapa pertanyaan dari para gubernur yang sudah mengimbau agar para perantau tidak pulang ke daerah asalnya masing-masing.

Menurut Jokowi, imbauan itu tidak cukup.

"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur-gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik."

"Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tetapi menurut saya imbauan-imbauan itu juga belum cukup," tegas Jokowi.

Menurutnya perlu ada tindakan yang lebih tegas agar para perantau tidak pulang.

"Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," sambungnya.

• Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Jalan di Tengah Virus Corona, Said Didu: Luhut Hanya Pikirkan Legacy

Lalu Mantan Wali Kota Solo ini menyinggung bahwa arus mudik kini terjadi lebih awal bukan karena budaya melainkan faktor ekonomi.

Banyak perantau yang tak memiliki penghasilan lagi di daerah Jabodetabek karena adanya kebijakan social distancing.

"Saya melihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya, karena memang terpaksa yang ada di lapangan banyak pekerja informal yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis bahkan hilang, tidak ada pendapatan sama sekali, akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, ibadah di rumah," jelas Jokowi.

Akibatnya, Jokowi meminta bawahannya segera mengurus Jaring Pengaman Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja informal.

"Maka dari itu program percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil segera dilaksanakan di lapangan."

"Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhu kebutuhan dasar sehari-hari," tegas dia.

• Soal Wacana Karantina Wilayah karena Corona, Ngabalin Bahas Kewajiban Penuhi Kebutuhan Warga Miskin

Lihat videonya mulai menit ke-2:36:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)