Ada Percepatan Arus Mudik dari Jabodetabek, Jokowi Minta Kepala Daerah Tingkatkan Protokoler

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terjadi percepatan arus mudik dari daerah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Percepatan arus mudik tersebut tentunya tidak terlepas dengan diberlakukannya status tanggap darurat bencana Covid-19, khususnya di DKI Jakarta.

Ditambah lagi dengan adanya rencana akan diberlakukan karantina wilayah dengan membatasi keluar masuk di Ibu Kota.

• Cegah Corona, Wawali Bogor Desak Jakarta Lockdown: Tak Ada Artinya kalau DKI Tak Lakukan Pembatasan

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, Senin (30/3/2020), Jokowi mengatakan sudah ada lebih dari 14 ribu pemudik dari Jabodetabek.

Menurutnya, jumlah 14 ribu pemudik tersebut hanya terhitung dari yang menggunakan armada bus, belum lagi yang memakai alat transportasi lain, termasuk juga kendaraan pribadi.

Jokowi kemudian menjelaskan tujuan utama dari pemudik tersebut yaitu rata-rata ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur.

"Sejak penetapan tanggap darurat di DKI jakarta telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur," ujar Jokowi.

"Dan selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa 14 ribu penumpang dari Jabodetabek," jelasnya.

"Ini belum dihitung pemudik yang menggunakan transportasi lainnya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan kendaraan pribadi," imbuhnya.

Jokowi menilai, para pemudik memang sengaja mempercepat rencana pulang kampungnya dan juga ada faktor terpaksa, khususnya bagi pekerja informal atau wirausaha.

"Saya lihat bahwa arus mudik dipercepat, bukan karena faktor budaya tapi karena memang terpaksa."

• Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Jalan di Tengah Virus Corona, Said Didu: Luhut Hanya Pikirkan Legacy

Maka dari itu, Jokowi meminta kepada setiap kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati untuk meningkatkan pengawasan kepada para pendatang di daerahnya masing-masing.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona, jangan sampai para pemudik membawa virus.

Karena seperti yang diketahui, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat risiko penyebaran Virus Corona tertinggi di Indonesia.

Jokowi juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang sudah berinisiatif lebih dulu dalam memberikan protokol kesehatan bagi para pemudik, seperti di Jawa Tengah dan DIY.

"Untuk warga yang sudah terlanjur mudik, saya minta pada para gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya di wilayah masing-masing," pungkasnya.

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan DIY, bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun di keluarahan bagi para pemudik."

"Saya juga peringatkan agar diakukan secara terukur jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," pungkasnya.

Simak videonya:

Minta Kepala Daerah Saling Bantu, Ganjar Pranowo: Bukan Saling Jaga KTP-nya

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah untuk tidak hanya memikirkan daerahnya masing-masing saja.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah bisa saling membantu untuk menangani pandemi Virus Corona, terutama untuk daerah sekitar mereka.

Ganjar kemudian menyebut Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY bisa dalam satu koordinasi untuk mencegahan Virus Corona.

• Karantina Wilayah Jadi Opsi Tekan Penyebaran Virus Corona, Apa Bedanya dengan Lockdown?

"Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Ridwan Kamil, gugus tugas kami sudah bicara dengan sekda Pemda DKI, Pemda Jawa Barat, Pemda DIY, Pemda Jatim yang ada di sekitar kami," ujar Ganjar.

"Hampir semua prinsipnya menyetujui, kita saling menjaga wilayahnya, bukan saling menjaga KTP-nya, bukan sukunya, bukan asalnya."

Ganjar mengatakan persebaran Covid-19 ini sangat cepat, maka perlu adanya pencegahan yang cepat juga.

Maka dari itu, dirinya meminta setiap daerah yang sudah masuk dalam kategori zona merah, perlu adanya penanganan lebih supaya tidak menyebar ke daerah lain.

Seperti misalnya Kota Bogor ataupun DKI Jakarta yang sudah harus mendapatkan perhatian lebih.

Namun, jika setiap daerah ada yang merasa keberatan dengan masalah anggaran, menurut Ganjar, daerah lain di sekitar bisa melakukan iuran untuk membantu.

• Ramai Warga Semprot Tubuh dengan Disinfektan, Erlina Burhan Beri Kecaman: Itu Bukan untuk Manusia

Karena jika tidak segera ditindaklanjuti, justru virus tersebut bisa menyebar lebih luas ke daerah lain.

"Kalau zona merah itu cluster-nya umpama penularan pertama di Jawa Tengah dari Bogor, Bogor kunci, kita bantu, problem-nya yang ada di Bogor apa, DKI banyak, DKI kunci," kata Ganjar.

"Kemudian model isolasinya silakan diatur, nanti jaring pengaman sosial disiapkan, petugas mencatat dengan baik, kemudian budgetnya disiapkan, apakah dari pusat sharing dengan pemda," sambungnya.

"'Oh kami keberatan kalau seperti itu', ya kami iuran, kita iuran bareng-bareng terus kita selesaikan, maka kita NKRI banget," tutupnya.

Simak videonya mulai menit ke-6.05:

(TribunWow.com)