Breaking News:

Virus Corona

Awas, Hadiri Resepsi Pernikahan hingga Pergi ke Pasar Malam di Tengah Corona Terancam Dipenjara

Kepolisian mengenakan pasal berlapis dari KUHP bagi warga yang sengaja berkumpul dan mengabaikan peringatan pembubabaran dari polisi.

Editor: Lailatun Niqmah
Kompas.com/istimewa
Ilustrasi Pernikahan 

TRIBUNWOW.COM - Kepolisian Indonesia mengeluarkan maklumat larangan warga berkumpul hingga menimbun sembako, langkah yang dinilai petinggi Komnas HAM perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Kepolisian mengenakan pasal berlapis dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi warga yang sengaja berkumpul dan mengabaikan peringatan pembubaran dari polisi.

Hal ini termuat dalam Pasal 212, 216 dan 218 KUHP tentang aturan kerumunan di suatu tempat.

Pengakuan Polisi Tak Digubris saat Minta Warga Tetap di Rumah: Dibubarkan Pindah ke Tempat Lain

Ancaman hukuman mulai dari 4,5 bulan hingga tujuh tahun penjara.

"Kami akan melakukan pembubaran, jika perlu dengan sangat tegas," kata Juru bicara Mabes Polri, M. Iqbal dalam keterangan kepada pers di kantornya, Senin (23/03).

Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur tentang tata cara berkumpul orang.

Hal-hal termasuk pengumpulan orang antara lain seminar, lokakarya, sarasehan, konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, resepsi keluarga, unjuk rasa, pawai, dan karnaval.

Selain itu polisi juga akan membubarkan kegiatan olahraga, kesenian dan hiburan.

Terkait dengan aturan kerumunan ini, kepolisian akan mengambil langkah-langkah mengajak sebelum pembubaran paksa.

"Bahkan, resepsi pernikahan pun kami bubarkan. Tapi tentunya mengedepankan upaya persuasif humanis," kata M. Iqbal.

Komnas HAM dukung langkah tegas

Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan pendekatan hukum ini perlu dilakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Jadi hak asasi kan tidak absolut. HAM itu bisa dibatasi. Dan dalam situasi genting seperti ini, pembatasan itu demi kepentingan orang banyak itu bisa dilakukan," kata Sandra, sapaan Sandrayati Moniaga, kepada BBC News Indonesia, Senin (23/03).

Namun, Sandra meminta proses pembubaran kerumunan orang yang dilakukan aparatur negara ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Halaman
1234
Sumber: BBC Indonesia
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved