Breaking News:

Virus Corona

Ekonomi Menurun akibat Corona, Haris Azhar Malah Singgung Airlangga Hartanto: Kerja Keras Dong

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar blak-blakan mengomentari soal kemungkinan lockdown akibat Virus Corona.

YouTube Talk Show tvOne
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dalam channel YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/3/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar blak-blakan mengomentari soal kemungkinan lockdown akibat Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Haris Azhar menyebut pemerintah harusnya tak memusingkan soal hal tersebut.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/3/2020), Haris Azhar menyatakan lockdown tak cukup dilakukan dengan imbauan saja.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dalam saluran YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/3/2020).
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dalam saluran YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/3/2020). (YouTube Talk Show tvOne)

 

Jokowi Sebut akan Didistribusi Obat Covid-19 pada Pasien Positif Corona, Sudah Diuji Sejumlah Negara

Antisipasi Penyebaran Corona, Dewan Masjid Indonesia Keluarkan Aturan Jarak Salat Minimun 1 Meter

Tak hanya itu, ia juga menyatakan pemerintah tak perlu mengkhawatirkan sektor ekonomi jika lockdown benar-benar harus dilakukan.

"Kalau ini penyakit menularnya bersifat global, pemeritah harus koordinasi dengan negara-negara lain dan dengan organisasi internasional kayak WHO," kata Haris.

"Nah jadi menurut saya kita enggak usah kejebak dengan lockdown atau tidak lockdown."

Haris menilai, di Indonesia bahkan sudah tampak gejala akan diberlakukan lockdown.

Meski hal itu masih berupa imbauan.

"Bahkan sebetulnya ciri-ciri lockdown parsial sudah dilakukan tetapi sifatnya hanya imbauan," terang Haris.

"Untuk memastikan ini supaya tegas menurut saya enggak bisa imbauan."

Menurut Haris, pemerintah harusnya menggunakan data korban Corona dengan baik dan benar.

Daftar 10 Negara yang Ditolak Masuk ke Indonesia dalam Upaya Pencegahan Virus Corona

Data-data itu bahkan disebutnya bisa menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

"Makanya saya bilang, di DKI ada datanya itu gunakan," terang dia.

"Masyarakat perlu tahu, negara ambil keputusan bukan ikut ingin tahu."

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved