Masa Darurat Corona Diperpanjang 91 Hari, Bagaimana Nasib Tahapan Pilkada Serentak?

TRIBUNWOW.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menjawab soal tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak.

Mahfud MD menegaskan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tak mengalami perubahan jadwal sehubungan dengan diperpanjangnya status darurat bencana akibat Covid-19 atau virus corona hingga 29 Mei 2020.

"KPU sudah menyiapkan tahapannya sampai 31 Mei," ujar Mahfud dalam press update, Rabu (18/3/2020).

• El Rumi Pulang dari Inggris, Maia Estianty Cek Suhu Tubuh Khawatir Corona: Gak Mau Sentuhan Dulu

Sebelumnya, KPU menjadwalkan tahapan Pilkada 2020 berlangsung dari Maret hingga April.

Mahfud mengatakan, ketika pemerintah memperpanjang status darurat corona, hal itu sudah termasuk mempersiapkan teknis pelaksanaan tahapan Pilkada.

Dia mengatakan tahapan pilkada akan tetap berlangsung seperti persiapan pada pesta demokrasi sebelumnya.

"Tidak ada masalah semua berjalan seperti biasa," katanya.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya akan terjadi perubahan.

Misalnya, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menurut Mahfud, pelantikan PPS tidak harus dilakukan di kantor kabupaten maupun kota.

• Tolak Keras Achmad Yurianto yang Sebut Tes Massal Corona Belum Perlu, Dokter: Kita Ikut Dirjen WHO

Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan massa yang dapat menyebarkan virus corona dengan cepat.

"Cukup di kecamatan, itu pun bisa bertahap. Sehingga tidak terjadi pertemuan orang secara masif," katanya.

Sebelumnya, BNPB secara resmi memutuskan memperpanjang status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan BNPB Nomor 13A yang ditandatangani oleh Doni Monardo selaku Kepala BNPB.

Berdasarkan dokumen surat yang telah dikonfirmasi tersebut, ada empat poin keputusan Kepala BNPB soal perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.