Gubernur Kaltim Isran Noor Bantah Tak Patuhi Jokowi soal Lockdown Corona: Media Ini Suka Ngadu-ngadu

"Masalah-masalah yang dilihat di Kalimantan Timur itu, ada kekurangan-kekurangan alat-alat seperti tadi, ada yang disebut dengan masker itu kurang, disinfektannya hampir tidak ada," katanya.

Ia juga mengeluhkan kurangnya baju pengaman lengkap untuk staf-staf medis.

Dikutip dari TribunKaltim.co, local lockdown di Kaltim telah berlaku sejak Selasa (17/3/2020), dan akan berlangsung selama 14 hari.

Kepala Biro (Karo) Humas Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, HM Syafranuddin mengatakan bahwa local lockdown yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, tidak bersifat total.

“Local lockdown harus diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, baik pertemuan dan kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan,” ujarnya saat dihubungi awak Tribunkaltim.co melalui telepon selularnya, pada Senin (16/3/2020).

“Pemerintan dan pihak berwenang meminta masyarakat membatasi. Bahkan, mengurangi semaksimal dan seefektif mungkin aktifitas diluar dan berhubungan banyak orang."

"Seperti, anak-anak sekolah dilibur juga mahasiswa, termasuk kegiatan pegawai di kantor-kantor yang tidak terlalu penting, bisa dilakukan di rumah," sambungnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

Jokowi: Lockdown adalah Kebijakan Pemerintah Pusat

 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan ditutup atau diberlakukan lockdown demi menangani wabah Virus Corona (COVID-19).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan Pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020), Jokowi mengatakan penetapan lockdown adalah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

• Tiga Hari sebelum Positif Corona, Budi Karya Sumadi Rapat dengan Jokowi, Bagaimana Bisa Lolos?

"Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan lockdown sendiri, tanpa restu dari pemerintah pusat.

Dan hingga saat ini, Jokowi tegas mengatakan belum memikirkan lockdown sebagai solusi dari penanganan penyebaran COVID-19.