Kalimantan Timur Ibu Kota Baru
Said Didu Ungkap Perbedaan Ahok dan Jusuf Kalla yang Sama Dikenal Pendobrak: Bukan Langgar Aturan
Ahok yang beberapa kali disamakan dengan karakter Wakil Presiden 2014-2019, Jusuf Kalla, membuat Said Didu mengungkap ketidaksetujuannya.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
"Nah saya lama dengan Pak JK, Pak JK itu bermain di area kebijakan bukan melanggar aturan," jawab Said Didu.
Lantas, Said Didu mengingatkan kembali soal sejumlah kebijakan baru yang diambil Jusuf Kalla.
• Soal Wacana Ahok Jadi Bos Ibu Kota Baru, Tjipta Lesmana: Ada yang Bisikin Jokowi Hati-hati Pak
"Dulu kita ingat yang besar sekali ada penggantian minyak tanah ke gas, gas 3 kg itu semua di ruang kebijakan bukan di ruang aturan, bukan melanggar aturan."
"Kita inget ide dia mau membangun tower untuk perumahan kan itu semua dalam aturan," ungkapnya.
Sehingga, Said Didu kembali menegaskan bahwa yang dilakukan Jusuf Kalla mempercepat kebijakan.
"Semua percepatan pembangunan bandara dengan merombak bahwa tidak perlu lagi mengutamakan etnis daerah itu dia lakukan, jadi dia mempercepat kebijakan, tidak ada (aturan yang dilanggar)," tegas Said Didu.
Sedangkan, Ahok disebutnya telah melanggar aturan soal dana Corporate Social Responsibility (CSR) pembangunan Simpang Susun Semanggi yang dinilai Said Didu telah melanggar aturan.
Sehingga, Said Didu merasa akan berbahaya jika nantinya Ahok yang memimpin pembangunan ibu kota baru.
Sedangkan, membangun ibu kota baru melibatkan banyak pihak.
"Makanya itu sangat bahaya kalau mekanismenya dipakai di ibu kota."
"Karena ruang untuk melakukan kerja sama di pembangunnan ibu kota ini lebar sekali," ucap dia.
• Tjipta Lesmana Ragu Ahok Jadi Calon CEO Ibu Kota Baru: Penuh Gebrakan Belum Tentu Ada Gebrakannya
Said Didu mengatakan, pembangunan ibu kota baru melibatkan banyak pihak lantaran dana yang didapat juga melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari anggaran negara.
"Kenapa dari 466 triliun, yang dari APBN kan cuma sekitar 89 triliun itu mekanisme APBN sisanya adalah dengan swasta."
"Akhirnya bisa saja itu menjadi tidak transparan, coba bayangkan tadi membangun istanan negara di sana, membangun kantor kementerian, membangun bank, membangun kantor lembaga dan itu kontrak jangka panjang semua dan dibikin oleh Ahok," jelas Said Didu.
Lihat videonya mulai menit ke-43:45:
