Jokowi Minta Menteri Korbankan Anggaran Tak Penting demi Atasi Corona: Menteri Harus Berani

"Ini ada kurang lebih Rp40-an triliun yang segera nantinya bisa dialirkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," kata Presiden.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-3.00:

Jokowi Tegaskan Lockdown adalah Wewenang Pemerintah Pusat

 Sebelumnya Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan ditutup atau diberlakukan lockdown demi menangani wabah Virus Corona (COVID-19).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan Pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020), Jokowi mengatakan penetapan lockdown adalah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan lockdown sendiri, tanpa restu dari pemerintah pusat.

Dan hingga saat ini, Jokowi tegas mengatakan belum memikirkan lockdown sebagai solusi dari penanganan penyebaran COVID-19.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran kita ke arah kebijakan lockdown."

• Tiga Hari sebelum Positif Corona, Budi Karya Sumadi Rapat dengan Jokowi, Bagaimana Bisa Lolos?

 Jokowi kemudian mengatakan sejumlah prioritas yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Isu tersebut di antaranya adalah perpindahan penduduk, menjaga jarak antar masyarakat, meminimalisir konsentrasi massa, penggalakkan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, serta ibadah dari rumah.

Presiden yang menjabat di periode kedua itu, mengatakan seluruh masalah tersebut harus segera diselesaikan demi menekan penyebaran COVID-19.

Hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya," ucap Jokowi.

"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut," sambungnya.

(TribunWow.com/Anung)