Jokowi Minta Menteri Korbankan Anggaran Tak Penting demi Atasi Corona: Menteri Harus Berani

TRIBUNWOW.COM - Menghadapi wabah Virus Corona (COVID-19) yang semakin menyebar di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya bijak dalam mengatur anggaran.

Ia meminta agar anggaran kementerian diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang kini sedang menghadapi COVID-19.

Jokowi meminta para menterinya mengabaikan kegiatan-kegiatan yang tak begitu penting.

• Imbau Kerja di Rumah demi Hindari Corona, Jokowi Minta Perusahaan Tak PHK Karyawan

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020), awalnya Jokowi menyampaikan imbauan agar bisa beraktivitas di rumah, demi penekanan penyebaran COVID-19.

“Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan bekerja dari rumah dan juga beribadah di rumah," tutur Presiden Jokowi pada bagian lain pengantar saat memimpin Rapat Kabinet melalui daring, Senin (16/3/2020).

"Ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali,” lanjutnya.

Jokowi menegaskan bahwa pada situasi saat ini, Indonesia sedang berada dalam kondisi berbeda dari biasanya, dengan adanya wabah COVID-19.

Presiden yang masuk di periode kedua itu, meminta agar penyelenggaraan acara yang tak penting ditunda.

"Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu," tegas Jokowi.

Ia menegaskan saat ini Indonesia tidak berada di kondisi yang normal, karena adanya wabah COVID-19.

"Oleh sebab itu yang paling penting sekarang ini, menteri harus berani meng-hold (menahan), anggaran-anggaran dari program-program yang ada," tegasnya.

Jokowi menginginkan anggaran acara yang tidak begitu penting, bisa dialokasikan untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat, terutama masyarakat kecil.

"Sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, menolong rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, usaha kecil," katanya.

"Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu," lanjut Jokowi.

• Instruksi Jokowi ke Nadiem Makarim dan Tito Karnavian dalam Atasi Corona: Tak Menimbulkan Kepanikan

Ia juga menyampaikan, dirinya telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membekukan anggaran yang dirasa tidak penting.

"Ini ada kurang lebih Rp40-an triliun yang segera nantinya bisa dialirkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," kata Presiden.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-3.00:

Jokowi Tegaskan Lockdown adalah Wewenang Pemerintah Pusat

 Sebelumnya Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan ditutup atau diberlakukan lockdown demi menangani wabah Virus Corona (COVID-19).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan Pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020), Jokowi mengatakan penetapan lockdown adalah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan lockdown sendiri, tanpa restu dari pemerintah pusat.

Dan hingga saat ini, Jokowi tegas mengatakan belum memikirkan lockdown sebagai solusi dari penanganan penyebaran COVID-19.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran kita ke arah kebijakan lockdown."

• Tiga Hari sebelum Positif Corona, Budi Karya Sumadi Rapat dengan Jokowi, Bagaimana Bisa Lolos?

 Jokowi kemudian mengatakan sejumlah prioritas yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Isu tersebut di antaranya adalah perpindahan penduduk, menjaga jarak antar masyarakat, meminimalisir konsentrasi massa, penggalakkan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, serta ibadah dari rumah.

Presiden yang menjabat di periode kedua itu, mengatakan seluruh masalah tersebut harus segera diselesaikan demi menekan penyebaran COVID-19.

Hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya," ucap Jokowi.

"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut," sambungnya.

(TribunWow.com/Anung)