Sebut Pemerintah 'Simpang Siur' Tangani Corona, Tulus Abadi: Kondisi Gini Kok Ngomong Target

TRIBUNWOW.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi terang-terangan mengkritik pemerintah soal penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Tulus Abadi menyebut pemerintah bahkan masih simpang siur dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Di depan Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman, ia pun menyoroti pemerintah yang tetap mengimbau warga ke tempat wisata di tengah wabah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Tulus Abadi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (11/3/2020).

• Kondisi Terkini Bek Juventus Daniele Rugani setelah Dinyatakan Positif Virus Corona

• Riwayat Penyebaran Virus Corona, Berawal dari Penyakit Misterius hingga Menjadi Pandemi Global

Tulus mengungkapkan, dirinya kerap mendapat pertanyaan soal kemungkinan terpaparnya Virus Corona di tempat umum.

"Pada hari ini saya mendapat pertanyaan yang sangat serius dari konsumen, terutama penumpang KRL atau pesawat di bandara," kata Tulus.

"Sebenarnya bagaimana proteksinya kepada mereka agar mereka nyaman?"

Karena itu, Tulus menyarankan pemerintah untuk menyediakan thermal scanner di semua bandara.

"Karena kita tidak tahu di kereta atau di pesawat itu ada penumpang yang sudah terpapar Virus Corona," ujar Tulus.

"Barusan tadi pagi saya rilis agar setiap bandara terutama di kedatangan, keberangkatan bahkan, menyediakan thermal scanner."

• Sebelum Didiagnosis Positif Virus Corona, Tom Hanks dan Istri Berada di Australia untuk Syuting Film

Meskipun tak menjamin bisa mencegah Virus Corona masuk ke Indonesia, Tulus menyebut hal itu bisa memberikan rasa aman kepada warga.

"Walaupun itu bukan satu-satunya, tetapi setidaknya itu ada perasaan aman bagi masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu," kata Tulus.

"Nah itu menurut saya harus kita dorong secara keras agar tidak terjadi apa yang kita khawatirkan."

Lebih lanjut, Tulus menyoroti sikap pemerintah yang terus mengimbau warga untuk pergi ke tempat wisata.

Menurut dia, hal itu seharusnya tak selayaknya disampaikan oleh pemerintah.