Jelang Pindah Ibu Kota Baru ke Kaltim, Bambang Brodjonegoro Janjikan Hal Ini pada Warga Adat

Syukran lebih menyoroti pindahnya Ibu Kota dari sisi sengketa lahan.

Ia mengatakan sebelum pemerintah gembar gembor akan pindahkan Ibu Kota, warga adat telah berkonflik dengan perusahaan untuk memperebutkan lahan.

• Ungkit Pemindahan Ibu Kota, Rocky Gerung Ungkap Cara Jokowi Raih Dukungan, Singgung Banjir Jakarta

Sebagian besar warga adat memang tidak memiliki sertifikat untuk membuktikan hak kepemilikan mereka.

"Jauh sebelum ada rencana Ibu Kota, masyarkat kami sudah banyak berkonflik dengan perusahaan yang punya konsesi," cerita Syukran.

Syukran merasa bukannya terbantu dengan perpindahan Ibu Kota, justru warga adat akan melawan dua raksasa berupa perusahaan dan negara dalam kompetisi memperebutkan lahan.

"Sekarang muncul negara, membawa kabar Ibu Kota, mengatakan itu adalah milk negara," ujarnya.

"Itu akan menjadi beban yang baru buat masyarakat, yang kemarin mereka melawan perusahaan, sekarang mereka melawan perusahaan dan negara."

"Karena akan lebih mudah mereka dirampas, diambil tanahnya," lanjut Syukran.

Syukran menyayangkan pindhanya Ibu Kota yang ia sebut akan merusak alam di sana.

"Bagaimana nasib generasi ini ke depan, bagaimana nasib kampung ini ke depan, yang katanya Kalimantan sebagai paru-paru dunia, itu (nantinya) seperti apa," terangnya.

Lihat videonya mulai menit 10:45

Profil Bambang Brodjonegoro, Calon Pimpinan Ibu Kota Baru

Jelang perpindahan Ibu Kota yang akan rampung di tahun 2025, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membeberkan empat nama yang akan menjadi pemimpin di tempat tersebut.

Nama-nama itu mulai dari Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, hingga Bambang Brodjonegoro.