Omnibus Law

Mahfud MD Sebut Ada Salah Ketik di Omnibus Law Cipta Kerja, Bivitri Susanti: Saya Ketawa

Menurut Bivitri, kalau salah ketik perbedaan yang ditunjukkan hanya sedikit, tidak satu pasal seperti yang terjadi.

YouTube/Talk Show tvOne
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengkritik Mahfud MD 

Lebih lanjut Bivitri mengungkapkan ada dua alasan mengapa pernyataan salah ketik ini dinilainya lucu.

"Pertama, namanya salah ketik memang manusiawi," kata Bivitri.

"Tapi kan salah ketik dalam artian satu di antara huruf hilang atau salah begitu ya, tapi ini kenapa satu pasal," jelasnya.

Kritik Sistem Upah hingga PHK Kaum Buruh dalam Omnibus Law, Presiden OPSI: Bagaimana Tidak Pesimis?

"Kedua, salah ketik mungkin saja terjadi kalau yang lainnya jiwa semangat undang-undangnya tidak seperti itu," imbuhnya.

Tak hanya itu, Bivitri juga menilai ada penumpukan kekuasaan di pemerintah pusat dalam omnibus law.

"Nah kalau kita lihat, RUU ini yang memang menempatkan banyak sekali kewenangan ke presiden, tidak hanya daerah ya," ungkapnya.

Ia juga menuturkan ada beberapa pasal yang dibunyikan bahwa semua kewenangan itu harus ke presiden.

"Serta pengaturan lebih lanjut oleh menteri-menteri maupun daerah itu harus dianggap sebagai delegasian dari presiden, memusatkan kekuasaan," jelasnya.

Rafly Harun Sebut Perspektif Omnibus Law Terlalu Memusat Kepada Pemerintah Pusat

Hal senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. 

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved