Mahfud MD Mengeluh ILC Bahas Itu-itu Saja, Sindir Rizal Ramli soal Dana Partai: Selalu Bertengkar

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (11/2/2020).

Pada kesempatan itu, Mahfud MD menyebut pembahasan di ILC itu-itu saja.

Hal-hal yang dibahas terus menerus sekitar masalah hukum dan demokrasi.

• Bahas Banyaknya Orang Pindah ke Jakarta, Anies Baswedan Singgung Ganjar Pranowo

"Rasanya sih yang kita keluhkan dari tahun ke tahun dari ILC ke ILC begitu-begitu terus."

"Hukum tidak berubah, demokrasinya begitu itu sehingga sebenarnya kita ini ada harapan enggak untuk menjadi baik kan itu pernyatannya," kata Mahfud MD.

Lalu ia menyinggung kritikan Rizal Ramli soal dana partai.

Padahal menurut keterangan Mahfud MD, masalah itu sudah pernah dibahas dalam acara Konferensi Tata Hukum Negara.

"Misalnya soal dana partai yang tadi dikatakan oleh Mas Rizal itu pada tahun 2016 itu sudah menjadi keputusan seminar," ujar Mahfud MD.

"Konferensi Tata Hukum Negara di Padang yang dibuka oleh Pak Jusuf Kalla," imbuhnya sambil meminta konfirmasi dari mantan Wakil Presiden Presiden Joko Widodo tersebut.

• Bantah Adanya Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Mahfud MD: Saya Curiga Ini untuk Mengalihkan Isu

Mahfud MD mengatakan, dalam konferensi tersebut sesuai dengan apa yang disarankan oleh Rizal Ramli.

Rizal Ramli meminta agar partai didanai oleh negara agar tidak bertindak seenaknya sendiri.

"Benar ya pak ya, konferensi hukum tata negara di Padang tahun 2016 kan bicara seperti Mas Rizal itu persis gitu."

"Bahwa partai harus dibiayai oleh negara agar partainya tidak seperti kriminil seperti yang dikatakan oleh Mas Rizal apa demokrasi kriminil gitu," kata Mahfud MD.

Namun, yang menjadi permasalahan ada saja yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

Mahfud MD menilai, hal itu wajar dalam negara demokrasi.

"Tapi ya begitu, begitu diusulkan sebagai konsekuensi demokrasi yang gitu enggak jalan kalau bagus, kata Mas Rizal enggak bagus."

"Kata LSM bagus, kata enggak bagus media, kata media bagus kata media enggak bagus kata partai, itulah konsekuensi demokrasi," ucap dia.

• Singgung Nama Mahfud MD, Menag Fachrul Razi Enggan Banyak Bicara soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS

Sehingga, menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara ini menilai Indonesia tidak 'move on' dan hanya mempeributkan masalah yang itu-itu saja.

"Kita tuh enggak pernah beranjak kita tuh selalu bertengkar di soal-soal begitu itu yang masalah kita," lanjutnya.

Lihat videonya sejak menit awal:

Rizal Ramli Sindir PDIP, Gerindra, Demokrat

Rizal Ramli mengatakan sudah saatnya partai politik di Indonesia dibiayai oleh pemerintah untuk mengakhiri praktik politik uang.

"Oleh karena itu, menurut saya sudah waktunya, partai-partai politik kita dibiayain saja oleh negara, seperti di Eropa, Australia, New Zealand," katanya.

Ia mengatakan untuk pembiayaan Parpol bisa menghabiskan pemerintah Rp 6 triliun per tahun.

Menurutnya hal tersebut lebih baik ketimbang Parpol memainkan politik uang dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

"Perlu Rp 6 triliun satu tahun."

"Mereka nyolong ramai-ramai partai-partai ini, estimate saya Rp 50 triliun sampai Rp 70 triliun satu tahun," tambah Rizal Ramli.

"Kita hentikan, kita ubah criminal democracy (demokrasi kriminal) ini, jadi democracy yang amanah, yang good governance, sehingga orang-orang baik, orang-orang bagus bisa masuk ke dalam sistem."

Rizal Ramli menegaskan selama Indonesia masih marak praktik politik uang, Indonesia tidak akan bisa maju.

• Disebut Sudjiwo Tedjo Keteteran Jadi Menteri dan Lebih Baik Mundur, Erick Thohir Tertawa

"Selama kita money politics mendominasi politik Indonesia, enggak usah mimpi yang aneh-aneh, survive (bertahan) saja sudah lumayan," katanya.

Ia juga menyindir beberapa partai politik yang petingginya hanya diisi oleh orang yang itu-itu saja, seperti PDI, Gerindra, dan Demokrat.

Rizal Ramli menginginkan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam sebuah partai politik.

"Jadi kita perlu segera ubah sistem pembiayaan partai politik kita, tapi tidak bisa hanya dibiayai negara."

"Sementara partai politik dikelola bagaikan perusahaan keluarga, mana bisa kita teriak demokrasi, partai politiknya tidak di-run (dijalankan) dengan demokrasi," jelasnya.

• Daftar 5 Menteri Layak Direshuffle Versi Survei Indonesia Political Opinion, Ada Nadiem Makarim

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.55:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Malik)